Dugaan Korupsi KUR Rp6,25 Miliar di Jember, Kejati Jatim Tetapkan Tiga Tersangka Baru

Lukman Hakim
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja. (Foto : Lukman Hakim).

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di bank pelat merah Cabang Jember periode 2021–2023. 

Dengan penetapan tersebut, sedikitnya empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara yang diungkap berdasarkan keterangan penyidik.

Tiga tersangka baru yang ditetapkan pada Senin (16/11/2026) masing-masing berinisial A selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah, JAC selaku sekretaris kelompok, dan HP yang menjabat sebagai Pgs tersebut di Kalisat.

Sebelumnya, penyidik menetapkan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, sebagai tersangka pada 10 November 2026. Keempatnya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran KUR Mikro melalui mekanisme kerja sama dengan Collection Agent (CA).

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menjelaskan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengajuan hingga pencairan dana KUR. “Salah satunya, penggunaan identitas warga yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon penerima kredit,” katanya.

Dalam kasus yang melibatkan CV Karomah Jaya Mandiri, calon debitur yang diajukan diduga bukan petani dan tidak memiliki usaha produktif yang layak. Identitas mereka, seperti KTP, kartu keluarga, dan akta nikah, disebut diperoleh dengan meminta bantuan warga sekitar.

Pemilik identitas bahkan disebut diberi sejumlah uang sekitar Rp50.000 serta sembako. Namun, dana KUR yang dicairkan justru diduga dikuasai ketua Collection Agent dan digunakan untuk kepentingan pihak perantara, bukan diserahkan kepada debitur.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, dugaan penyimpangan pada kelompok CV Karomah Jaya Mandiri mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.301.848.868.

Punia menjelaskan, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR melalui Pokmas Titipan Barokah di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Kelompok tersebut mengajukan KUR untuk 65 debitur. 

“Namun, sebanyak 63 calon penerima diduga tidak memenuhi persyaratan karena bukan peternak dan tidak memiliki usaha produktif yang layak,” ungkapnya.

Setiap debitur, kata dia, diajukan untuk memperoleh kredit sebesar Rp45 juta. Identitas warga diduga dikumpulkan dengan alasan mereka akan mendapatkan bantuan sosial. Dalam prosesnya, buku tabungan dan kartu ATM setelah penandatanganan perjanjian kredit disebut dikuasai ketua Collection Agent. 

“Dana pencairan kemudian ditampung di rekening Pokmas Titipan Barokah dan dicairkan secara bertahap oleh A dan JAC untuk kepentingan kelompok,” tandasnya.

Penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan HP yang saat itu menjabat sebagai Pgs bank di Kalisat dalam pembentukan kelompok tersebut. Sementara itu, pimpinan bank pelat merah Cabang Jember berinisial MFH disebut dalam uraian perkara diduga menerima uang dari Collection Agent dengan total Rp105 juta.

Atas dugaan penyimpangan dalam kelompok Pokmas Titipan Barokah, kerugian keuangan negara berdasarkan audit BPKP mencapai Rp2.955.008.424.

Editor : Arif Ardliyanto

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network