Lambat, Komisi A DPRD Surabaya Tak Kunjung Bahas RAPBD 2023, Ada Apa?

SURABAYA, iNews.id - DPRD Surabaya mulai melakukan pembahasan RAPBD 2023. Komisi sibuk untuk memblejeti anggaran untuk kepentingan warga, namun di Komisi A tidak terlihat ada pembahasan APBD. 

Padahal, beban Komisi A untuk melakukan pembahasan lebih berat. Sebab Komisi A bertanggung jawab atas dinas yang berkaitan dengan hukum dan kepemerintahan. 

Baca Juga

Datangi DPRD Surabaya, Ratusan Orang Deklarasi Coblos Kotak Kosong, Ada Apa?

Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna saat dikonfirmasi berkaitan dengan kondisi tersebut mengatakan, masih mengatur jadwal pembahasan.

"Saya harus koordinasi dulu dengan anggota Komisi A. Kita akan bahas, tapi waktunya belum bisa saya bicarakan sekarang. Saya akan mengatur jadwalnya. Memastikan para anggota punya waktu selonya kapan," jelasnya.

Ayu mengatakan, alasan belum dibahasnya RAPBD 2023 di Komisi A, karena beberapa anggota Komisi A menunggu, dirinya selesai mengikuti Bimtek Partai.

Baca Juga

Fraksi PKS DPRD Surabaya Punya Formasi Baru, Begini Keinginan yang Bakal Diwujudkan Warga Surabaya

"Kemarin usai reses langsung Bimtek partai. Sehingga saya belum mengetahui kapan pembahasan tersebut dimulai di komisi. Kemudian ada beberapa anggota komisi A yang tidak mau melakukan pembahasan karena menunggu ketua komisi selesai dari Bimtek," ujarnya.

Ayu mengatakan hal ini berkaitan dengan pengesahan pembahasan nantinya. "Kalau hasil pembahasan bisa ditangani oleh kurang dari setengah jumlah anggota ya ga papa. Tapi kalau sahnya harus lebih dari separuh kan itu berarti tidak mungkin dipaksakan," ujarnya.

Saat disinggung soal target pengesahan APBD 2023 pada tanggal 10 November 2022, legislator Fraksi Golkar itu mengatakan, kalau mengikuti aturan tidak harus 10 november pengesahannya. Paling lambat Desember bisa dilakukan pengesahan. 

Baca Juga

Dapat Dukungan Orang Tua, Kakak Adik Kader Partai Gerindra Ini Jadi Anggota DPRD Surabaya

"Tapi kalau memang ingin 10 November ya akan kita usahakan. Yang penting satu, Pemkot harus bersinergi dengan Komisi A," tegasnya.

Ayu menyinggung soal usulan anggaran oleh Komisi A yang hilang dalam RAPBD 2023.

"Dalam usulan pengajuan anggaran, kalau tidak disetujui harusnya disampaikan secara terbuka dalam forum rapat. Tapi yang terjadi kemarin itu, tidak disampaikan terbuka dalam floor. Tapi tahu-tahu hilang usulan anggaran tersebut. Ini yang membuat anggota Komisi A kecewa," terangnya.

Baca Juga

Jadi Anggota DPRD Surabaya Termuda, Ning Ais Ingin Fokus Perempuan dan Anak-Anak

Ayu mengatakan, pihaknya awalnya beranggapan usulan anggaran itu sudah clear. Karena tidak ada sanggahan dari komisi lain. 

"Tapi kenyataanya di coret. Saya tidak tahu ada kejadian seperti ini. Karena saat itu sedang sakit flu berat," pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto