APJII : Pemerataan Infrastruktur Digital Butuh Dukungan Pemerintah Daerah dan Aparat Hukum

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Penyediaan jaringan internet yang cepat, aman dan murah merupakan salah satu program yang sudah dicangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, untuk mewujudkannya masih ada ganjalan di lapangan.

Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jawa Timur, Ayom Rahwana, menyebut bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur digital tanah air membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan aparat hukum supaya tidak salah melangkah.

Baca Juga

Perkembangan Bisnis Internet Mengejutkan! Akses Lebih Cepat, ISP Bidik Segmen Ritel

"Cukup banyak Pemkot dan Pemkab di Jawa Timur yang belum aware dengan keberadaan organisasi APJII Jawa Timur," katanya disela Rapat Kerja Wilayah APJII Jawa Timur, yang mengangkat tema “Growth Through Collaboration : Bersinergi & Berkolaborasi Menuju Peningkatan Daya Saing Bisnis  Internet dan Ekonomi Digital”, di Surabaya, Senin (13/3/2023).

Untuk itu, APJII Jawa Timur menargetkan sampai akhir tahun 2023 bisa membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder terutama sektor Pemerintah Kota/Kabupaten di 38 Pemkot dan Pemkab Jawa Timur. 
 
Saat ini, APJII Jawa Timur baru membuka komunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Pemkot Malang.

"Saat ini, kami sudah intens membangun komunikasi dengan Pemkot Surabaya bahkan sebelum HUT Kota Surabaya, sudah melakukan kerja sama," ucapnya.

Baca Juga

Penggunaan Internet Indonesia Naik, Ini Peringkat Menurut APJII

Selama ini, lanjut Ayom Rahwana, regulasi yang dimiliki Pemkot maupun Pemkab belum complay dengan kebutuhan anggota APJII Jawa Timur, untuk membantu membangun daerah terkait pemerataan akses internet. 

Sudah ada beberapa daerah yang memiliki payung hukum baik itu Perwali atau Perbup, namun masih memerlukan perbaikan sehingga bisa lebih komprehensif.  

"Kami berharap jika sudah mengenal organisasi APJII Jawa Timur, bersama-sama bisa menemukan win-win solution dalam mendukung program Presiden Jokowi tersebut,” kata Ayom didampingi Sekretaris APJII Wilayah Jawa Timur, Arif Dian Fianto.

Terkait jangkauan internet di wilayah Jawa Timur, Ayom menyebut, sudah 78 persen dengan kombinasi GSM, wireless dan fiber optik. Secara wilayah sudah tersambung hampir 100 persen tinggal beberapa daerah di pelosok di Jawa Timur.

Kecepatan akses internet juga sudah sangat lebar. Seperti di Nganjuk dan Tulungagung bisa mencapai 10 GB. Namun untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) seperti Kepulauan Masalembu, masih mengandalkan VSat dengan mendapatkan bandwith hingga 50 sampai 100 GB yang harus dibagi banyak orang sehingga per orang hanya mendapat sekitar 1GB.

“Kami sudah bicara dengan TelkomSat dimana VSat perlu teknologi lebih baik. Dan Telkom sudah mempunyai solusi lebih baik, sehingga biaya lebih murah dengan bandwith jauh lebih besar. Penyerapan jasa internet anggota APJII Jawa Timur, 100 persen oleh pasar korporat dan ritel sebesar 79 persen,” ungkapnya.

Ayom menambahkan, APJII pusat juga telah merilis hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia pada 8 Maret 2023. Berdasarkan hasil survei tersebut, APJII menemukan bahwa tingkat penetrasi Internet Indonesia sepanjang tahun 2022-2023 mencapai 78.19 persen. 

Sehingga jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan Internet di tahun 2022-2023 sebanyak 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa. 

Apabila dibandingkan dengan survei APJII periode sebelumnya, tingkat penetrasi Internet Indonesia tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1.17 persen. 

Dalam melakukan survei Penetrasi Internet Indonesia tahun 2023 ini, APJII yang bekerjasama dengan SRA Consulting, sebagai lembaga survei independen, menggunakan Metode Multi-Stage Random Sampling dengan margin of error 1,14 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Survei ini dilakukan selama periode 10 Januari - 27 Januari 2023 yang disebar di 38 Provinsi di Indonesia dengan total responden sebanyak 8510 responden. 

Dalam kategori gender di Indonesia, hasil survei menunjukkan kenaikan tingkat penetrasi Internet untuk laki-laki tahun ini, yakni sebesar 79.32 persen dari total populasi laki-laki. 

Sedangkan tingkat penetrasi Internet untuk perempuan yaitu sebesar 77.36 persen dari total populasi perempuan di Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa saat ini kesetaraan gender dalam penggunaan Internet telah semakin baik dan menjadi kebutuhan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. 

Survei APJII yang komprehensif ini juga membandingkan penetrasi internet pada klasifikasi urban (perkotaan) dan klasifikasi (pedesaan dan daerah tertinggal) dimana survei menunjukkan bahwa tingkat penetrasi urban adalah sebesar 77.36 persen dari jumlah populasi di daerah urban dan penetrasi internet pada daerah rural sebesar 79.79 persen dari jumlah populasi penduduk daerah rural. 

Ketua Umum APJI, Muhammad Arif mejelaskan, dari data yang ada, APJII melihat bahwa Internet semakin merata dan menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia. 

"Survei ini juga diharapkan dapat mendukung program transformasi digital pemerintah Indonesia dalam mendukung percepatan pemerataan internet dengan menghadirkan regulasi dan program yang komprehensif sehingga mendukung para penyedia internet lebih agresif dalam menyediakan akses Internet yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Peningkatan ini juga masih didorong oleh penggunaan Internet yang kian menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya semenjak Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang lalu. 

Meskipun pemerintah tidak lagi memberlakukan PPKM, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tetap memberlakukan sistem kerja WFH (Work from Home) sehingga tren bekerja online masih tetap berjalan. 

Editor : Ali Masduki