Kemenkumham Jatim Dukung Keanggotaan Indonesia dalam FATF, Ini Manfaatnya, Bisa Cegah Pencucian Uang

Baca Juga

Pengawasan WNA di Jawa Timur Diperketat, Kabinda Jatim Jalin Koordinasi dengan Kemenkumham

Tidak itu saja, Kanwil Kemenkumham Jatim juga telah memperhatikan aspek-aspek substantif maupun teknis penyelenggaraan program/ kegiatan layanan administrasi hukum umum di wilayah. 

"Serta lakukan  kolaborasi dan sinergi kpada seluruh komponen di lingkungan Kemenkumham untuk mencapai hasil kinerja yang optimal," tutur Subianta.

Kemenkumham Jatim mendukung Keanggotaan Indonesia dalam FATF, karena Manfaatnya bisa mencegah Pencucian Uang yang dilakukan di Indonesia. Foto iNewsSurabaya/ist

Sebelumnya, Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muhzar menegaskan bahwa penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota FATF. Karena, lanjut Cahyo, Indonesia akan mempunyai posisi strategis dalam pergaulan internasional. Khususnya terkait penyusunan standar pencegahan money laundering. 

Baca Juga

Penghapusan Fidusia Kunci Penting Kejelasan Hukum, Begini Langkahnya

"Indonesia harus menjadi anggota FATF pada putaran sidang Pleno FATF bulan Juni 2023 mendatang," tegas Cahyo saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dan Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham Selasa malam (14/3). 

Untuk itu, Cahyo menegaskan diperlukan sinergi seluruh pihak yang terkait. Tak terkecuali Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendukung Indonesia menjadi anggota FATF. 

"Untuk dapat menjadi anggota FATF, Kemenkumham perlu melakukan rencana aksi di bidang Beneficial Ownership dan pengawasan Notaris," ujar Cahyo.

Editor : Arif Ardliyanto