MPR RI Dorong Pengembangan Koperasi Syariah

JAKARTA, iNews.id -  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mendorong lahirnya koperasi syariah, yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil (syariah).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyebut potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Hal itu tidak lepas dari jumlah pemeluk Islam di Indonesia yang mencapai 87,2 persen dari populasi.

Baca Juga

Puti Guntur Soekarno Konsisten Bangun Generasi Milenial untuk Berpijak pada Ideologi Bangsa

Terlebih Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. 

Sementara, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar USD99 miliar

Untuk itu, Bamsoet mendorong Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) untuk melahirkan koperasi syariah. Sehingga bisa berkontribusi mengembangkan potensi ekonomi syariah, yang menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2020/21 mencapai Rp 2.937 triliun. 

Baca Juga

Antisipasi Pergeseran Ideologi, Puti Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Struktural PDI Perjuangan

Potensi itu, kata dia, juga bisa dilihat dari banyaknya pondok pesantren (Ponpes) di Indonesia. Ponpes juga bisa menjadi penguat sekaligus motor penggerak yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi syariah. 

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah Ponpes di Indonesia pada 2020 berjumlah 28.194 dengan 44,2 persen di antaranya berpotensi ekonomi. 

"Untuk mengakomodasi kemandirian pesantren, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Direktorat PD Pontren) pada tahun 2020 telah menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren," ujar Bamsoet usai menerima pengurus SEMMI, di Jakarta, Senin (17/1/22). 

Baca Juga

Kumpulkan Anak Muda Surabaya dan Sidoarjo, Puti Bicara NKRI dan Kebhenekaan RI

Menurutnya, untuk lima tahun pertama, dirumuskan 100 pesantren menjadi piloting pada tahun 2021. Kemudian 500 pesantren di 2022 serta masing-masing 1.500 pesantren pada 2023 dan 2024.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menekankan, memajukan penduduk muslim melalui berbagai produk maupun industri berbasis syariah bukanlah untuk memusuhi penduduk agama lain. 

Melainkan sebagai alternatif jalan keluar atas kondisi dunia yang sudah karut marut akibat terlalu lama dirundung kapitalisme dan liberalisme, yang menjadikan si kaya semakin melejit, si miskin semakin terhimpit. 

Baca Juga

RKUHP Disahkan, Ini Tanggapan Ketua MPR RI

"Wajah dunia tidak boleh lagi didominasi pertentangan antara kaya dengan miskin. Melainkan harus diubah menjadi saling tolong menolong, solidaritas antar manusia, yang memberikan kesempatan kepada siapapun menggapai kesejahteraan dan kemakmuran," pungkas Bamsoe

Editor : Ali Masduki