Dorong Kemudahan Berusaha, Ini yang Dilakukan Kemenkumham Jatim

Hal ini yang menurut Yovan menimbulkan potensi obesitas regulasi. Karena jumlah Perkada yang ada mencapai ribuan. 

"Hal ini tentu tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menginginkan perampingan regulasi dan berpotensi menghambat efisiensi," tutur Yovan.

Yovan menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jatim pada periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2023 telah tercatat menerima permohonan dan melaksanakan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 1.345 Raperda/ Raperkada.
Dari jumlah itu, 798 diantaranya atau sebesar 59,3% dari jumlah keseluruhan Permohonan Harmonisasi yang didaftarkan terkait dengan Batas Desa dan Kelurahan.

"Untuk itu kami mengusulkan dua strategi penyederhanaan regulasi, yaitu penggabungan penetapan batas desa dan kelurahan dalam satu Perkada untuk setiap Kabupaten/ Kota atau melalui Pengaturan Per Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota," terang Yovan.

Dorong Kemudahan Berusaha, Ini yang Dilakukan Kemenkumham Jatim. Foto iNewsSurabaya/ist

Yovan berharap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri diharapkan dapat mempertimbangkan strategi penyederhanaan regulasi ini. Karena dapat menjadi langkah mendukung visi dan misi Presiden, mencapai nawacita, serta mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui efisiensi dan efektivitas regulasi di tingkat daerah.

"Kami tentunya berharap dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, penyederhanaan regulasi bisa tercipta di Jawa Timur ini," harap Yovan.

Sebelumnya, sebagai tindaklanjut dari Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Pada tahun anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Program Penataan Desa di Hotel The Aliante Kota Malang pada tanggal 14 hingga 15 Februari 2023. 

Editor : Arif Ardliyanto