Status Wilayah Tak Jelas, Ratusan KK di Bulak Banteng Kesulitan Perbaiki Rumah

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Keluhan ratusan kepala keluarga (KK) di Kawasan Bulak Banteng Bandarejo, Kecamatan Kenjeran, Surabaya menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya. Hal ini terjadi lantaran adanya ketidakpastian status wilayah yang mereka huni selama ini. 

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PPP, H. Buchori Imron mengungkapkan, warga yang mayoritas berprofesi sebagai petambak tersebut telah bermukim di kawasan itu selama puluhan tahun. Bahkan sebagian sejak sebelum kemerdekaan. 

Baca Juga

Inspiratif! Warga Karangrejo Sawah Hidupkan Semangat Persatuan Lewat Lomba

Karena itu, ia menilai persoalan yang mereka hadapi perlu mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan.

"Warga menyampaikan kepada kami bahwa mereka mengalami kesulitan ketika akan melakukan perbaikan rumah maupun membawa material bangunan ke kawasan permukiman," kata Buchori, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah warga telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada berbagai instansi. Mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Namun hingga kini mereka masih menunggu kepastian penyelesaian.

Baca Juga

Havaianas City Walk, Rayakan Kemerdekaan dengan Gaya dan Kenyamanan Sambil Jalan Santai

Buchori mengatakan, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah terbatasnya akses keluar-masuk kawasan. Termasuk untuk pengangkutan material pembangunan.

Menurut informasi yang diterima warga, kawasan tersebut masuk dalam wilayah yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan. Karena itu, akses dan aktivitas tertentu memerlukan pengaturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada sejumlah kegiatan masyarakat, termasuk perbaikan rumah dan rencana pembangunan lingkungan.

Baca Juga

Wali Kota Eri Cahyadi Serahkan 169 Piagam Penghargaan di HUT ke-78 RI, Ini Alasannya

Ia mencontohkan, Pemerintah Kota Surabaya melalui kelurahan telah merencanakan pembangunan infrastruktur lingkungan seperti pavingisasi. Namun pelaksanaannya memerlukan dukungan akses ke lokasi.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Surabaya 2, Buchori menyatakan akan terus mengawal aspirasi warga melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, serta instansi terkait lainnya.

Dalam waktu dekat, ia berencana menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada ATR/BPN guna memperoleh kejelasan mengenai status lahan dan kemungkinan solusi yang dapat ditempuh.

Baca Juga

Ramaikan Perayaan Kemerdekaan, Pemkot Minta ASN Kumpulkan Bendera hingga 10 Juta

Buchori menilai penyelesaian persoalan ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Editor : Arif Ardliyanto