Pilpres dan Ancaman Siber, Butuh Strategi Khusus Hadapi Serangan di Era Digital

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kemajuan globalisasi dan teknologi informasi telah mempermudah dan mempercepat interaksi komunikasi antara individu dan negara, tanpa dibatasi oleh batasan geografis dan waktu. Penggunaan teknologi digital secara luas di berbagai sektor akan memiliki dampak signifikan pada bidang bisnis dan ekonomi, baik dalam skala nasional, organisasi bisnis, maupun tingkat masyarakat secara keseluruhan.

Dalam situasi ini, perlindungan siber menjadi krusial sebagai langkah pencegahan terhadap potensi ancaman dan serangan siber yang dapat mengancam kestabilan keamanan. Kecepatan dalam kesiapan dan respons menjadi esensial untuk mengatasi potensi ancaman, termasuk kemampuan untuk memulihkan dampak dari serangan di domain siber.

Baca Juga

Relawan Brigade 02 Prabowo-Gibran Dukung Fandi Utomo Maju Pilbup Sidoarjo 2024, Ini Alasannya

Keamanan siber merupakan prasyarat yang sangat penting yang seharusnya dimiliki oleh semua pihak yang menggunakan teknologi informasi digital sebagai fondasi sistem mereka. Penting bagi semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam usaha pencegahan dan penanggulangan ancaman siber. 

Perlu diperinci bagaimana teknologi informasi dapat berperan sebagai unsur kunci dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko yang terkait dengan ancaman siber.

Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi perhatian utama dalam konteks meningkatnya ancaman siber atau cyber threats. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah memberikan peringatan mengenai potensi serangan siber menjelang Pilpres, yang dapat timbul baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca Juga

Ini Pendapat Pengamat Soal Peluang Pilpres Satu Putaran di Jatim

Langkah-langkah untuk mengidentifikasi risiko selama Pemilihan Presiden (Pilpres) melibatkan :

1. Menganalisis potensi ancaman dengan mengidentifikasi kemungkinan penyebaran hoaks atau manipulasi informasi, serta melakukan verifikasi sumber sebelum menyebarkannya.
2. Melakukan evaluasi kerentanan sistem dengan melakukan audit keamanan pada infrastruktur teknologi informasi pemilihan, dan mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat dimanfaatkan.
3. Memantau media sosial untuk mendeteksi penyebaran informasi palsu dan upaya manipulasi opini publik.
4. Menganalisis tren serangan siber terkini sebagai tindakan proaktif, dengan mempelajari pengalaman dari serangan serupa yang terjadi pada pemilihan sebelumnya.

Sementara itu, langkah-langkah dalam menanggulangi risiko ancaman siber melibatkan:

Baca Juga

Ganjar-Mahfud Kompak Tampil Ala Pecinta Alam di Debat Cawapres, 100 Persen Ramah Lingkungan

1. Penguatan keamanan sistem dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan terbaru pada infrastruktur teknologi informasi, termasuk melakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk mengatasi potensi kerentanan.
2. Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko siber, termasuk melalui simulasi serangan siber agar kesiapan dalam menanggulangi serangan dapat ditingkatkan.
3. Implementasi sistem deteksi dini sebagai tindakan proaktif untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real-time, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan guna mengenali pola serangan yang baru.
4. Penyusunan rencana tanggap krisis yang jelas dan terkoordinasi untuk merespons serangan siber dengan cepat dan efektif.
5. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga keamanan siber, pemerintah, pakar siber, unit siber dalam kepolisian, dan BSSN.
6. Peningkatan pengawasan media sosial untuk mendeteksi dan menanggulangi upaya manipulasi opini publik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali informasi palsu untuk mencegah penyebaran konten yang tidak benar.
7. Menjaga transparansi dengan memberikan informasi yang jelas kepada publik dan menyusun tim respons cepat setelah terdeteksi indikasi serangan siber.

Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan ketahanan dan respons terhadap risiko siber selama Pilpres, menjaga integritas demokratis, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. 

Individu juga perlu berinovasi dan bekerjasama menciptakan sistem yang aman, transparan, dan dapat diandalkan. 
Dengan pendekatan ini, teknologi informasi diharapkan menjadi alat pendukung, bukan ancaman, untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di era digital.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Respon Adanya Koalisi di Putaran Kedua dengan AMIN di Pilpres 2024, Ini Syaratnya

Penulis : 
Supangat, M.Kom., Ph.D., ITIL., COBIT., CLA, Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi 
Informasi (Sistekin) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Editor : Arif Ardliyanto