Data Kemensos Amburadul, 324 Pegawai Negeri Situbondo Terima Bansos

SITUBONDO, iNews.id – Kementerian Sosial (Kemensos) RI dinilai ngawur dalam mendata penerima bantuan sosial (Bansos). Tercatat, 324 aparatur sipil Negara (ASN)/pegawai negeri menerima bantuan.

Jumlah penerimaan Bansos yang tak tepat sasaran ini diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2022 pada  Dinas Sosial ( Dinsos) Kabupaten Situbondo.Tercatat 324 pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo sebagai penerima Bansos.

Baca Juga

Lebaran Kelabu, Gus Muhdlor Jadi Tersangka KPK, Ini Pesan Menyentuh yang Disampaikan

Yang mengherankan, dari ratusan ASN yang terdaftar sebagai penerima bansos, sebagian diketahui pejabat hingga eselon II dilingkungan Pemkab Situbondo. “Dari jumlah total sebanyak  324 ASN yang tercatat pada  DTKS, sebagian beberapa pejabat eselon IV, eselon III dan eselon II. Data ini diperoleh dari Kemensos RI melalui BKP SDM provinsi,” kata Kepala BKP SDM Kabupaten Situbondo, Fathor Rahman.

Menurut dia,  ASN yang masuk dalam DTKS Tahun 2022 itu, tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Situbondo.

“BKPSDM hanya bertugas memilah data membantu dinas sosial yang kesulitan untuk memilah sesuai dengan OPD yang ada. Proses selanjutnya, nantinya data ASN yang masuk DTKS diserahkan kembali ke dinsos karena yang mempunyai kewenangan,” bebernya.

Baca Juga

Rezeki Nomplok Bagi PNS Jombang, THR dan Gaji ke-13 Bakal Dibagikan, Honorer Harap-Harap Cemas!

Kepala Dinsos Kabupaten Situbondo Samsuri mengakui ada 324 ASN yang masuk dalam DTKS tahun 2022 sebagai penerima bansos, data tersebut diketahui setelah Kemensos RI melalui BKP SDM Provinsi Jatim mengirim surat ke BKP SDM Kabupaten Situbondo.

“Makanya untuk memilah para ASN yang terdaftar sebagai penerima Bansos, Dinsos minta bantuan BKP SDM Situbondo,” ujar Samsuri.

Menurutnya, sebetulnya Dinsos Situbondo, melakukan  verifikasi dan validasi DTKS di daerah setiap bulan melalui pemerintah desa/kelurahan. Masing-masing desa/kelurahan memiliki operator yang bertugas memasukkan data warga yang miskin ke dalam DTKS melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).

Baca Juga

Jelang Lengser, Gubernur Khofifah Pamit Kepada ASN Pemprov Jatim, Suasana Sedih Terasa

“Kalau kami yang di daerah sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS setiap bulan. Tapi yang muncul tetap data lama. Data yang dimasukkan melalui aplikasi SIKS-NG ini, langsung terhubung dengan pusat data dan informasi (Pusdatin) Kemensos RI. Dinas Sosial sebatas memfasilitasi saja,” ujarnya.

Editor : Arif Ardliyanto