Nahdlatul Ulama Dapat Izin Usaha Pertambangan Ketum PBNU Sebut Mengurus Umat Butuh Biaya

JAKARTA, iNewsSurabaya.id  - Nahdlatul Ulama sebagai organisassi kemasyarakat, ormas keagamaan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah bersama ormas keagamaan lainnya.

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf  pun angkat bicara soal ini. 

Baca Juga

Pengurus Baru Arjunu Komitmen Tingkatkan Kualitas Jurnal Ilmiah

Menurutnya PBNU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang harus diurus dari mulai ekonomi hingga pendidikan yang membutuhkan biaya.

"Mengurus umat itu, maksudnya gimana? membuat umat jadi kurus atau memenuhi hajat hajat. Kalau buat umat jadi kurus tinggal tidur saja akan kurus sendirinya. Kalau harus mengelola hajat dengan cara apa? pakai apa? hajat mana saja yang harus kita urus?" kata Gus Yahya saat jumpa pers di Plaza PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

"Kita ketahui bahwa NU itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sehingga bukan hajat agama saja yang dikelola yang diurus, tapi hajat kemasyarakatan termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan biaya," tambahnya.

Baca Juga

Memfitnah Rais Aam PBNU, Sholeh Basyari Dilarang Mengajar di Lembaga Milik Nahdlatul Ulama

Gus Yahya menyebut dalam Musyawarah Nasional (Munas) NU di Yogyakarta telah disampaikan perihal strategis pengembangan ke depan dengan keuangan independen yang sustainable atau keberlanjutan.

"Tempo hari di dalam Munas NU di Yogyakarta kami sudah sampaikan bahwa diantara komponen strategis untuk pengembangan NU ke depan harus membangun suatu kapasitas keuangan independen yang sustainable. Jadi kapasitas keuangan yang mandiri dan (cek lagi). Bukan dapat habis, dapat habis. Independen memerlukan suatu Sustainable Financial Capacity," ungkapnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta