Peningkatan Layanan Publik di Jawa Timur, Dari Zona Kuning ke Zona Hijau

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publiknya. Berdasarkan penilaian Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Pemprov Jatim telah berhasil meningkatkan statusnya dari Zona Kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang pada tahun 2021, menjadi Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi pada tahun 2023.

Tidak hanya di tingkat provinsi, pelayanan publik di 38 kabupaten/kota se-Jatim juga mengalami kemajuan. Tahun ini, 21 dari 38 kabupaten/kota atau sekitar 55% telah masuk dalam Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi. Selain itu, 15 kabupaten/kota (40%) berada di Zona Hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, sementara dua kabupaten (5%) masih berada di Zona Kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang.

Baca Juga

Menteri Azwar Anas Dorong Mal Pelayanan Publik Jombang Berinovasi Jemput Bola

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya sebagai keynote speaker pada acara Ombudsman Perwakilan Jatim di Hotel Movenpick Surabaya, menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk mencapai target ambisius di tahun 2024. 

"Kami berharap seluruh 39 lokus di Jatim, termasuk 1 Pemprov dan 38 Pemkab/Pemkot, bisa masuk Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi," ujar Adhy.

Adhy juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang berfokus pada kepuasan masyarakat. "Setiap bidang di setiap dinas harus memberikan yang terbaik demi kepuasan masyarakat," tambahnya.

Baca Juga

Tingkatkan Pelayanan, Kemenkumham Jatim Resmikan Empat Sarana Layanan Publik di Lapas I Madiun

Meski telah banyak yang mencapai Zona Hijau, masih ada dua kabupaten yang tertinggal di Zona Kuning, yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Blitar. Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, mengidentifikasi bahwa rendahnya nilai pelayanan publik di dua kabupaten tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat (dumas).

"Dari empat penilaian, penanganan pengaduan masyarakat di beberapa daerah masih lemah, sehingga menyebabkan mereka masih berada di Zona Kuning," jelas Agus. 

Ia menambahkan bahwa Ombudsman siap memberikan masukan dan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Baca Juga

Rakorwas Itjen, Menag Harapkan Pengawasan untuk Perbaikan Layanan Publik

Dengan optimisme yang tinggi, Adhy Karyono menutup dengan harapan bahwa seluruh wilayah Jawa Timur dapat mencapai prestasi tertinggi dalam pelayanan publik. 

"Alhamdulillah, peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir ini menjadi motivasi bagi kami untuk tidak berhenti berinovasi. Kami yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, tidak akan ada lagi wilayah di Jatim yang berada di Zona Kuning pada tahun mendatang," pungkasnya.

Dengan upaya bersama dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Jawa Timur bertekad untuk menjadi contoh teladan dalam pelayanan publik yang prima di Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto