Kejati Jatim Gandeng BPKP Usut Dugaan Korupsi PT INKA, Minta Hitung Kerugian Negara

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) masih berkoordinasi dengan BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan kerugian negara dari kasus korupsi di PT INKA.

Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati mengatakan, pihaknya memiliki 6 orang auditor dari bidang pengawasan yang bersertifikasi. Perhitungan kerugiannya bisa menggunakan 6 auditor dari internal Kejaksaan. Bahkan itu sah dalam hukum acara dan tetap dilaksanakan.

Baca Juga

Investigasi Korupsi PT INKA, 400 Berkas Disita Kejati Jatim, Ini Proyeknya

Tapi Mia tetap mengutamakan hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun BPKP. “Penyidik masih berupaya keras dalam mengumpulkan alat bukti,” katanya, Senin (22/7/2024).

Sehingga, kata dia, nantinya dapat ditemukan siapa pihak yang bertanggungjawab atas kasus dugaan korupsi ini. “Dalam tindak pidana korupsi tentu tidak hanya satu orang saja, pasti ada lebih dari satu orang. Bisa segera diupayakan prosesnya,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar menambahkan, pihaknya meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit. Dari rangkaian proses penyidikan, dijumpai ada beberapa uang yang keluar dan tidak ada peruntukannya sekitar Rp28 miliar. 

Baca Juga

Penyidik Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi PT INKA Proyek Luar Negeri, Nilainya Menggiurkan

“Namun kami masih menunggu BPKP, apakah temuan itu bisa dikatakan sebagai kerugian negara,” jelasnya.

Disinggung terkait penetapan tersangka kasus ini, Saiful menegaskan, penyidik masih melengkapi alat bukti. Pada Senin (15/7/2024) dan Selasa (16/7/2024) penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jalan Yos Sudarso, Madiun. Yakni mencari alat bukti dokumen atau elektronik. Ada sekitar 400 dokumen, saat ini masih dipelajari terkait pidananya.

“Kami akan melakukan penyidikan selama dua minggu ini. Dan berupaya melengkapi alat-alat bukti. Kalau sudah ada penetapan tersangkanya, kami akan undang rekan-rekan media,” pungkasnya.

Baca Juga

Kejati Jatim Canangkan Zona Integritas Menuju Birokrasi Bersih, Ini Pernyataan Kajati Mia

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari rencana PT INKA dan afiliasinya di awal tahun 2020 untuk mengerjakan proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) transportasi dan prasarana kereta api di Republik Demokratik Kongo (DRC). Fasilitasinya dilakukan oleh sebuah perusahaan asing.

Perusahaan asing tersebut kemudian menyampaikan kebutuhan pengerjaan proyek lain sebagai sarana pendukung, yaitu penyediaan energi listrik di Kinshasa, DRC. PT INKA Multi Solusi (PT IMST), bagian afiliasi PT INKA, bersama dengan TSG Utama, diduga memiliki kaitan dengan perusahaan fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura bernama JV TSG Infrastructure. Tujuannya untuk mengerjakan penyediaan energi listrik.

PT INKA kemudian memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan. Hingga saat ini, penyidik Kejaksaan telah memeriksa 18 orang saksi, termasuk dari pihak INKA dan afiliasinya, TSG Infrastructure, dan pihak terkait lainnya.

Baca Juga

Selamat Jalan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Meninggal Dunia, Ini Catatan Eddy dan Okta

Dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana talangan tersebut merugikan keuangan negara. BPKP Perwakilan Jawa Timur masih melakukan proses penghitungan kerugian negara. 

Editor : Arif Ardliyanto