Ada Upaya Delegitimasi Peran Militer di Kepres 2/2022

Soekarnoisasi Sejarah

Melalui penerbitan Keppres itu, menurut Pradipto, muncul indikasi pemerintahan Jokowi terkesan ingin merestrukturisasi peran Soeharto. Bahkan muncul kesan adanya upaya pengembalian sejarah.

“Jika ada peranan, sebaiknya ditulis sesuai dengan kenyataannya. Jika memang ada insiden buruk di era orde baru, juga harus ditulis dalam sejarah. Begitu pun dengan nilai positifnya,” ujarnya.

“Di era sekarang ini, ada upaya pengembalian sejarah Pancasila dari 18 agustus 1945 menuju 1 Juni 1945 yang khas Soekarno melalui BPIP,” imbuhnya.

Dari sisi politik terdahulu, Orde Baru men-delay peran Bung Karno, bahkan terkesan memang mendelegitimasinya. Jadi, saat ini berbalik terjadi upaya mendelegitimasi balik oleh tokoh politik yang berkuasa. 

Pradipto berharap distorsi (pemutarbalikan) sejarah yang tidak sesuai dengan objektivitas sejarah tidak digunakan sebagai alat politik. Khususnya adanya indikasi untuk mengubah sudut pandang masyarakat ke depan terhadap sejarah
 

Editor : Ali Masduki