ICMI Jatim: Kenaikan PPN Selektif Perlu Transparansi dan Pengawasan Ketat

ICMI Jatim juga merekomendasikan eksplorasi inovasi pendapatan negara selain kenaikan pajak, seperti pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan optimalisasi belanja publik. 

"Evaluasi berkala juga sangat penting untuk memastikan kebijakan ini tetap relevan dan efektif," tambahnya.

Dari sisi ekonomi, kenaikan PPN selektif ini berpotensi memberikan dampak terbatas pada penerimaan negara, mengingat konsumsi barang mewah hanya menyumbang kurang dari 7% total belanja rumah tangga. 

Namun, sektor-sektor seperti properti, otomotif, dan pariwisata premium berpotensi terdampak, yang pada akhirnya bisa memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Analisis politik juga tak bisa diabaikan. Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo menghadapi tekanan untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. 

Dengan membatasi kenaikan PPN pada barang mewah, pemerintah berupaya meredam kekhawatiran masyarakat akan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. 

Survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2024 menunjukkan 68% responden khawatir akan kenaikan harga akibat PPN.

"Langkah menaikkan PPN untuk barang mewah adalah keputusan yang penuh pertimbangan," kata Ulul Albab. 

"Meskipun tidak sempurna, ini merupakan langkah awal yang layak diapresiasi, asalkan diimplementasikan dengan cermat dan transparan," tutupnya.

ICMI Orwil Jatim berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh keberpihakan pemerintah kepada rakyat yang nyata, bukan hanya retorika.

Editor: Ali Masduki