ICMI Desak Klarifikasi Pembangunan Pagar Laut Tangerang 30 Km Tanpa Izin

TANGERANG, iNewsSurabaya.id – Munculnya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Tangerang tanpa izin telah menimbulkan kontroversi dan pertanyaan besar. 

Ketua ICMI Orwil Jawa Timur, Ulul Albab, menyatakan keprihatinan dan mendesak adanya klarifikasi resmi terkait pembangunan tersebut. 

Baca Juga

Mendengarkan dengan Hati, Pelajaran dari Kisah Nabi Musa dan Khidir untuk Cendekiawan

"Seakan tiba-tiba muncul saja, tanpa pemberitahuan, tanpa izin, dan tanpa penjelasan," ujar Albab dalam keterangan persnya hari ini.

Ulul Albab menuturkan bahwa pembangunan pagar laut Tangerang ini bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat pesisir, kelestarian lingkungan, dan keadilan. 

"Ini lebih dari sekadar pagar. Ini adalah cermin bagi kita semua," tuturnya. 

Ia mempertanyakan tujuan pembangunan pagar tersebut dan siapa pihak yang bertanggung jawab. 

"Siapa yang menaruh kepentingannya di sana? Siapa yang menginginkan perubahan ini? Adakah alasan yang bisa diterima?" tanyanya.

ICMI, menurut Ulul Albab, memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran di balik pembangunan ini. 

Baca Juga

Perang E-commerce, Bukalapak Pilih Strategi Tak Terduga!

"Dengan kapasitas intelektualnya, ICMI bisa terlibat dalam mencari fakta yang sesungguhnya, tanpa terburu-buru membuat kesimpulan," jelasnya. 

Organisasi tersebut berkomitmen untuk membangun informasi yang valid dan mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. 

"Terlalu sering kita melihat informasi yang salah berkembang cepat. Kita harus mendengar langsung dari sumbernya," tambahnya.

Ulul Albab juga menyoroti dampak pembangunan pagar laut terhadap nelayan dan masyarakat pesisir yang bergantung pada akses perairan. 

"Keberlanjutan hidup mereka tergantung pada hak mereka untuk mengelola laut dengan bijaksana," katanya. 

ICMI, lanjutnya, siap berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut.

Baca Juga

Sukses Diplomasi Prabowo, Apa Arti Nyata bagi Rakyat Indonesia?

Lebih lanjut, Ulul Albab menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM untuk menyelesaikan masalah ini. 

"ICMI bisa menjadi jembatan yang menyatukan berbagai pihak yang berkepentingan," ujarnya. 

Dia berharap kolaborasi ini akan menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan.

"Sebagai organisasi yang berakar pada nilai-nilai Islam, ICMI mengingatkan pentingnya keadilan sosial dan keadilan lingkungan," tegas dia. 

"Laut adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, bukan dijadikan objek eksploitasi semata," tutup Ulul Albab.

Ketua ICMI Jawa Timur ini juga menyerukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait pembangunan pagar laut di Tangerang.

Editor : Ali Masduki