BPH Migas: Pembangunan Jargas Rumah Tangga Solusi Tekan Impor LPG

SURABAYA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa transisi energi dari LPG 3 kilogram ke gas bumi masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. 

Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) yang terealisasi hanya mencapai 818 ribu, jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan.

Baca Juga

Berbagai Mitos dan Fakta Tentang Produksi Minyak Indonesia

Anggota BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa pembangunan jargas sebenarnya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, realisasinya masih jauh dari rencana, sehingga upaya transisi energi dari LPG 3 Kg ke gas bumi belum optimal. Padahal, kebutuhan gas rumah tangga sangat besar. 

Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa 87,66% penggunaan energi untuk memasak berasal dari gas, sementara kayu bakar menyumbang 11,5%. Sisanya, energi listrik, minyak tanah, dan arang hanya berkontribusi kurang dari 1%.

"Kondisi ini menjadi dilema karena hanya 18% kebutuhan LPG yang bisa dipenuhi dari suplai domestik. Sisanya harus diimpor, sehingga realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp 76,2 triliun, meskipun masih 8% di bawah anggaran Rp 82,8 triliun karena harga LPG global sedang turun," ujar Wahyudi Anas dalam Leadership Forum PGN-PWI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/2/2025).

Baca Juga

Jaringan Gas Bumi Layani 4.153 Rumah Tangga Baru di Probolinggo

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan bahan bakar melalui jargas dapat mengurangi beban subsidi. Apalagi, pasokan gas bumi di Jawa Timur sedang surplus, dengan jaringan Jatim-Jateng mencapai surplus 134,28 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Namun, tantangan utamanya adalah tingginya biaya investasi pemasangan jaringan. 

Wahyudi mencontohkan proyek percontohan di Sleman, di mana satu perumahan memasang jaringan gas dan kantong penyimpanan CNG (Compressed Natural Gas) yang kemudian dinikmati oleh penghuni.

"Untuk mempercepat pembangunan jargas, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah. Pemda dapat mempermudah perizinan atau memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan. Selain itu, Pemda bisa mewajibkan pembangunan perumahan baru untuk melengkapi proyek mereka dengan fasilitas penyaluran gas bumi atau CNG," paparnya.

Baca Juga

Pakar Ekonomi Sebut Penyesuaian Harga BBM Jadi Momentum Perbaikan Struktur Pemberian Subsidi

General Manager SOR III PT PGN Tbk, Hedi Hedianto, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan jargas di tanah air. Tahun ini, target pemasangan jargas non-APBN mencapai 200 ribu sambungan, dengan 50-60 ribu sambungan di Jawa Timur. 

"Kami memberikan insentif biaya pemasangan hingga pembangunan jaringan dalam rumah. Sinergi dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga terus kami eksplor," jelasnya.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, menambahkan bahwa Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan PGN untuk mendukung percepatan transisi energi. 

Baca Juga

BPH Migas dan PGN Uji Petik Jargas di Area Jawa Tengah-Jawa Timur

"Ini momen terbaik untuk menekan subsidi LPG 3 Kg. PGN harus memperluas jaringannya agar masyarakat beralih dari LPG ke gas bumi. Jika konsumsi gas melon berkurang, subsidi juga akan berkurang," ujarnya.

Aftabuddin juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta, seperti Perusahaan Jasa Utilitas (PJU) yang mengelola trading gas di Jatim. 

"Kami telah berdiskusi dengan BPH Migas dan PGN untuk menciptakan regulasi yang menarik bagi swasta. Tujuannya, jargas bisa berkembang, subsidi ditekan, dan masyarakat mendapatkan energi yang lebih murah," pungkasnya.

Editor : Ali Masduki