Biaya Operasional Meningkat, Gapasdap Keluhkan Kondisi Bisnis Angkutan Penyeberangan di Indonesia
SURABAYA – Kondisi bisnis angkutan penyeberangan di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius akibat kenaikan biaya operasional yang signifikan, sementara tarif angkutan belum mengalami penyesuaian. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo.
Menurut Khoiri, kenaikan biaya operasional tahun ini terutama dipicu oleh dua faktor utama, yaitu kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar sekitar 6% dan fluktuasi kurs Dollar Amerika Serikat yang kini mencapai rata-rata Rp16.500.
"Kenaikan kurs Dollar ini sangat berpengaruh pada biaya perawatan kapal, seperti pengadaan spare part yang 100% dipengaruhi oleh kurs Dollar, biaya pengedokan, serta aspek keselamatan kapal," jelas Khoiri.
Lebih lanjut Khoiri mengungkapkan bahwa tarif angkutan penyeberangan saat ini mengalami defisit sebesar 31,8% dibandingkan dengan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang terakhir dilakukan pada 2019 dengan kurs USD sekitar Rp13.900.
"Dengan kenaikan biaya selama enam tahun terakhir, selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar," tambahnya.
Gapasdap menegaskan bahwa meskipun tarif belum disesuaikan, perusahaan angkutan penyeberangan tetap harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan yang ditetapkan pemerintah.
Oleh karena itu, Khoiri berharap pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif agar keberlangsungan operasional dan pemenuhan standar keselamatan dapat terjaga.
Selain itu, Gapasdap juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan biaya kepelabuhanan, perpajakan, PNBP, dan bunga perbankan sebagai langkah sementara menunggu penyesuaian tarif.
"Jika kondisi ini tidak diperhatikan, kami akan semakin kesulitan mengoperasikan kapal, terutama dalam memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan," tegas Khoiri.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan operator pelabuhan seperti PT ASDP Indonesia Ferry terus berupaya menjaga kelancaran dan keselamatan angkutan penyeberangan, terutama pada masa-masa puncak seperti Lebaran.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga menegaskan kesiapan armada dan infrastruktur serta penerapan sistem keselamatan yang ketat untuk mendukung kelancaran mudik dan arus balik. Pemerintah bahkan menyediakan tiket gratis untuk beberapa rute sebagai bagian dari program sosial guna membantu masyarakat.
Namun, tantangan biaya operasional yang terus meningkat tetap menjadi perhatian utama para pelaku usaha angkutan penyeberangan agar layanan tetap aman, nyaman, dan terjangkau.
Editor : Ali Masduki