Kemenkum Jatim Maksimalkan Bantuan Hukum Gratis untuk Posbakum Desa di Seluruh Jawa Timur

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah optimalisasi anggaran bantuan hukum non-litigasi gratis untuk pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Hukum. “Kami sedang menyiapkan kebijakan pemanfaatan Dana Bantuan Hukum Non-Litigasi untuk mendukung program pemberdayaan hukum di desa,” ujarnya dalam acara peluncuran Posbakum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Hukum, Kamis (5/6), di Graha Pengayoman, Jakarta.

Baca Juga

BREAKING NEWS Presiden Prabowo Bakal Hadiri Ground Breaking Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

Haris menambahkan, program ini tidak hanya mencakup pembentukan Posbakum Desa, tetapi juga pelatihan paralegal dan juru damai, serta pendampingan hukum terhadap koperasi desa atau kelurahan yang berbasis kekayaan intelektual dan berbadan hukum.

“Saat ini sudah terbentuk 295 Posbakum di desa/kelurahan se-Jawa Timur, dan jumlah ini akan terus bertambah karena total desa di Jatim mencapai 8.949,” jelas Haris. 

Dalam kegiatan ini, Kemenkum Jatim juga menggelar Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II yang diikuti oleh 126 peserta, serta Peacemaker Academy dengan 52 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Upaya ini bertujuan memperkuat kapasitas hukum masyarakat dari akar rumput.

Baca Juga

Pembaruan Hukum Perdata Masuk Babak Baru, Ini Fokus Perubahannya!

“Kanwil Kemenkum Jatim berkomitmen mendorong pemberdayaan desa melalui pembentukan Posbakum, pelatihan paralegal, dan penguatan peran juru damai desa,” tegas Haris.

Dalam paparannya, Haris juga mengungkapkan bahwa anggaran bantuan hukum di Jawa Timur tahun ini mencapai Rp8,36 miliar, dengan Rp1,2 miliar dialokasikan khusus untuk bantuan hukum non-litigasi yang menyasar pembentukan dan pengembangan Posbakum di wilayah pedesaan.

Acara yang berlangsung pukul 09.00–11.30 WIB ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Hadir pula Kepala BPHN Min Usihen dan jajaran pimpinan tinggi madya dari berbagai kementerian terkait.

Baca Juga

Kemenkum Jatim Soroti Etika dan Kepatuhan Notaris di Surabaya, Momentum HUT INI ke-117 Jadi Refleksi

Dari pihak Kemenkum Jawa Timur, hadir langsung Kakanwil Haris Sukamto bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Titik Setiawati, yang menunjukkan sinergi kuat dalam mendukung penguatan akses keadilan di tingkat desa.

Editor : Arif Ardliyanto