Bukan Sekadar Hari Anak: Saatnya Anak Bicara, Negara Mendengar

Apa yang membuat ALIFA berbeda? Mampu mengurai pengeluaran lintas sektor yang berdampak pada anak, Bisa diakses publik, termasuk oleh anak-anak dan masyarakat sipil, dan Transparan dan partisipatif, mendorong pengawasan anggaran dari bawah ke atas

“ALIFA dan MDI-I ini seperti dua sisi mata uang. Satu mengidentifikasi masalah, satunya lagi memastikan solusi hadir lewat anggaran yang tepat sasaran,” ujar Arie.

Melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan bukan hal baru secara global. Negara seperti Nepal dan Ethiopia sudah membuktikan bahwa partisipasi anak dalam pemerintahan lokal berdampak nyata pada efisiensi anggaran dan peningkatan layanan publik.

Indonesia kini mencoba mengadopsi semangat yang sama: membangun tata kelola yang responsif terhadap anak, bukan hanya dalam bentuk dokumen kebijakan, tetapi juga dalam praktik nyata di lapangan.

Arie menekankan, pendekatan berbasis data dan teknologi tak akan berdampak jika tidak diikuti dengan perubahan budaya birokrasi. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas SDM, dan kemauan politik untuk menjadikan anak-anak sebagai aktor aktif pembangunan, bukan sekadar angka statistik.

"Visi besarnya adalah ini: anak-anak harus terlihat dalam data, terdengar dalam kebijakan, dan dihitung dalam setiap rupiah anggaran," tegas Arie.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin hak anak untuk berpendapat dalam hal-hal yang menyangkut mereka.

“Berhenti merancang kebijakan untuk anak-anak tanpa melibatkan mereka. Ini bukan cuma soal etika ini strategi pembangunan yang cerdas,” pungkas Arie.

Editor : Arif Ardliyanto