Konvensi Wina Jadi Kunci! Kedubes India Menang di Mahkamah Agung

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Polemik panjang terkait pembangunan Kedutaan Besar (Kedubes) India di Jakarta akhirnya menemukan titik terang. Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Kedubes India, membatalkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang sempat menangguhkan proses pembangunan.

Putusan ini sekaligus membuka jalan bagi kelanjutan proyek pembangunan gedung diplomatik yang sempat tertunda sejak 2024 akibat sengketa hukum.

Baca Juga

Dilindungi Hak Imunitas, Pengadilan Indonesia Tak Berhak Mengadili Kedubes India

Kuasa hukum Kedubes India, Dr. Syaiful Ma’arif, menyambut baik putusan MA tersebut. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga sejalan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

“Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan hukum. Mereka tidak dapat digugat secara pidana, perdata, maupun administratif oleh negara penerima atas pembangunan gedung misi diplomatik,” tegas Syaiful, Kamis (14/8/2025).

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi dasar hukum dalam perlindungan terhadap aktivitas diplomatik negara asing.

Syaiful, alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa pembangunan gedung Kedubes India telah memenuhi seluruh syarat administratif, antara lain: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin lingkungan, Sosialisasi ke warga sekitar, dan Dukungan dari Kementerian Luar Negeri RI

Ia juga menilai bahwa putusan PTTUN sebelumnya yang sempat menangguhkan PBG tidak objektif. Bahkan, menurutnya, pertimbangan hukum saat itu keliru karena mendasarkan putusan pada UU Ibu Kota Negara (IKN) yang belum sepenuhnya diimplementasikan.

Dalam putusan yang dibatalkan MA, PTTUN sempat merujuk pada Pasal 21 UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang mengatur bahwa perwakilan negara asing akan pindah ke IKN (Kalimantan Timur) secara bertahap. Namun menurut Syaiful, hal itu tidak relevan terhadap kasus pembangunan saat ini.

“Lucu jika pembangunan ini ditunda dengan alasan pemindahan ibu kota, padahal sampai sekarang belum ada satu pun kantor perwakilan asing yang aktif di IKN,” ujarnya tajam.

Syaiful menilai bahwa putusan Mahkamah Agung ini bukan sekadar kemenangan hukum, tapi juga penting untuk menjaga wibawa diplomatik Indonesia di mata dunia.

“Jika Indonesia melanggar Konvensi Wina hanya karena polemik ini, akan jadi preseden buruk bagi diplomasi kita,” ujarnya.

Ia pun mengimbau agar segala bentuk polemik terkait pembangunan Kedubes India dihentikan. “Semua sudah sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, tidak ada alasan lagi untuk menunda,” pungkasnya.

Putusan Mahkamah Agung ini menjadi preseden penting bagi perlindungan hukum terhadap misi diplomatik asing di Indonesia. Di tengah transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), kepastian hukum tetap menjadi prioritas utama—termasuk dalam urusan hubungan internasional.

Editor : Arif Ardliyanto