Jatim Diminta Menteri PKP Naikkan Produksi Rumah Subsidi, 1,8 Juta Warga Masih Belum Punya Hunian

SURABAYA, iNewsSurabaya.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan sorotan tajam kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia itu justru berada di urutan keempat dalam pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan data Kementerian PKP, hingga tahun 2025 tercatat pembangunan rumah subsidi di Jawa Barat mencapai 45.673 unit, disusul Jawa Tengah 17.689 unit, Sulawesi Selatan 16.225 unit, dan Jawa Timur hanya 13.228 unit. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan tingginya kebutuhan hunian di wilayah ini.

“Catatan kami, sekitar 1,8 juta warga Jawa Timur masih belum memiliki rumah. Sayang kalau provinsi sebesar ini hanya menempati posisi keempat,” ujar Menteri Maruarar Sirait saat menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bersama Semen Indonesia Group (SIG) di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (16/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Menteri Ara sapaan akrabnya menegaskan perlunya sinergi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat. Ia mengajak pemerintah daerah, perbankan, kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan untuk bergerak bersama mempercepat penyaluran KUR sektor perumahan.

“Saya optimistis, pada akhir Desember nanti Jawa Timur bisa menjadi provinsi dengan serapan rumah subsidi terbesar kedua di Indonesia. Syaratnya cuma satu: kita harus saling percaya dan bekerja bersama,” tegasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra.

Selain mendorong percepatan KUR, Menteri Ara juga membuka peluang pembangunan hunian vertikal bersubsidi di Kota Surabaya. Menurutnya, skema ini menjadi solusi di tengah keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di ibu kota provinsi tersebut.

“Kita sedang bahas bersama Bu Gubernur dan Pak Wali Kota bagaimana membangun rusun bersubsidi dengan skema pembiayaan dan lahan yang tepat. Karena di Surabaya, harga tanah sudah tidak memungkinkan untuk rumah tapak,” jelasnya.

Menko Infrastruktur AHY menyambut baik langkah yang diambil Menteri PKP. Ia menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar kebijakan perumahan rakyat benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Kami di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa program ini pro-rakyat—hunian terjangkau dan mudah diakses,” ujar AHY.

Mendagri Tito Karnavian pun menambahkan, keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan membangun jejaring dan kemitraan di lapangan.

“Pak Ara ini memanfaatkan jejaringnya dengan sangat baik. Kolaborasi seperti ini yang harus terus dijaga,” kata Tito.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Indrieffouny Indra, menegaskan dukungan penuh terhadap program rumah subsidi nasional.

“Program ini sangat positif, karena selain membantu masyarakat memiliki rumah, juga mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan dalam negeri,” ungkapnya.

Ia memastikan, Semen Indonesia siap menyuplai kebutuhan material untuk proyek perumahan subsidi di seluruh Jawa Timur.

Dengan kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah pusat, daerah, dan industri, diharapkan program rumah subsidi ini bisa mempercepat pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat Jawa Timur.

“Targetnya jelas bukan sekadar membangun rumah, tapi menghadirkan tempat tinggal yang memberi harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi warga,” tutup Menteri Ara.

Editor : Arif Ardliyanto