Mahkamah Konstitusi di Persimpangan: Antara Keadilan dan Kepentingan Politik

Putusan tersebut dianggap sebagian kalangan tidak sekadar menafsirkan hukum, tetapi juga menciptakan aturan baru. Di titik inilah muncul kekhawatiran: apakah pengadilan mulai masuk ke wilayah pembentuk kebijakan?

Baca Juga

MK Tolak Gugatan PHPU, Khofifah-Emil Segera Sah Jadi Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur 2025-2030

Fenomena ini melahirkan istilah-istilah yang kini semakin sering dibahas, seperti: Judicial politicization (putusan bernuansa politik), Juristocracy (dominasi hakim dalam kebijakan publik) dan Constitutional overreach (melampaui kewenangan konstitusional)

Ketika pengadilan mulai menentukan arah kebijakan publik, ruang demokrasi bisa bergeser. Perdebatan yang seharusnya terjadi di parlemen justru berpindah ke ruang sidang.

Ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi.

Baca Juga

Tim Hukum Khofifah-Emil Tantang Tim Risma-Gus Hans Tunjukkan Bukti Manipulasi Suara Pilgub Jatim

Dalam dunia peradilan, ada dua pendekatan yang selalu tarik-menarik: Judicial activism: hakim berani menafsirkan hukum secara progresif demi keadilan, Judicial restraint: hakim menahan diri demi menghormati proses demokrasi

Keduanya sama-sama penting. Aktivisme diperlukan saat hukum gagal menjawab rasa keadilan. Namun jika berlebihan, ia bisa berubah menjadi dominasi. Sebaliknya, restraint menjaga stabilitas, tapi bisa membuat hakim terlalu pasif.

Di sinilah konsep judicial constitutionalism menjadi relevan: menjaga agar hakim tetap aktif, tetapi tidak melampaui batas.

Indonesia sebenarnya punya “alat navigasi” yang kuat: Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi bisa menjadi parameter dalam setiap putusan hukum:

Ketuhanan → etika dan moralitas

Kemanusiaan → perlindungan HAM

Persatuan → menjaga kohesi sosial

Kerakyatan → demokrasi deliberatif

Keadilan sosial → tujuan akhir hukum

Dengan pendekatan ini, hakim tidak hanya berpikir secara hukum (legal reasoning), tetapi juga secara nilai (value reasoning).

Artinya, putusan tidak cukup “sah secara hukum”, tetapi juga harus “adil secara moral”.

Tantangan Besar: Integritas dan Pengawasan

Kekuasaan besar selalu datang dengan risiko besar. Dalam konteks yudisial, risiko itu adalah penyalahgunaan wewenang.

Tanpa integritas, pengadilan bisa kehilangan legitimasi. Tanpa independensi, ia mudah ditarik kepentingan politik.

Karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi krusial: Pengawasan internal berbasis etik, Pengawasan eksternal yang transparan

Keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas

Seperti diingatkan oleh Carlo Guarnieri dan Patrizia Pederzoli, kekuasaan yudisial yang tak terkendali bisa berubah menjadi kekuasaan politik tanpa tanggung jawab demokratis.

Menjaga Demokrasi, Bukan Menggesernya

Pada akhirnya, pertaruhan terbesar dari fenomena ini adalah masa depan demokrasi itu sendiri.

Jika kekuasaan yudisial terlalu dominan, demokrasi bisa kehilangan ruangnya. Namun jika terlalu lemah, hukum tak mampu melindungi keadilan.

Maka, jawabannya bukan memilih salah satu—melainkan menjaga keseimbangan.

Dan di Indonesia, keseimbangan itu seharusnya berpijak pada satu hal yang paling mendasar: nilai-nilai Pancasila.

Editor : Arif Ardliyanto