Pengawasan Notaris Semakin Diperkuat, MPD Diminta Tingkatkan Akurasi Data dan Pelaporan Secara Benar

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur terus memperkuat sistem pengawasan terhadap profesi notaris. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris agar pengawasan berjalan lebih profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris melalui Sinkronisasi Data serta Teknis Pelaporan yang Akurat dan Profesional yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Baca Juga

Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia Diperketat, Begini Aturan Kemenkum Jatim

Kegiatan ini diikuti 66 peserta yang merupakan perwakilan pengurus MPD Notaris dari berbagai daerah di Jawa Timur. Hadir pula jajaran Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur.

Kemenkum Jawa Timur memperkuat peran Majelis Pengawas Daerah Notaris melalui sinkronisasi data dan pelaporan yang akurat. MPD ditegaskan sebagai garda terdepan perlindungan hukum masyarakat. Foto ist

Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan dalam forum tersebut, di antaranya Ketua Pengurus Wilayah INI Jawa Timur Isy Karimah, Wakil Ketua MPW Notaris Jawa Timur Machmud Fauzi, serta Sekretaris MPW Notaris Jawa Timur Jiwamulya Puguh. Sementara jalannya diskusi dipandu Ketua MPDN Kota Surabaya, Wimpry Suginjo.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, menegaskan bahwa penguatan kapasitas MPD memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, MPD merupakan ujung tombak dalam sistem pengawasan kenotariatan. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, sinkronisasi data yang baik, dan standar pelaporan yang seragam agar proses pengawasan berjalan secara profesional serta akuntabel.

“Majelis Pengawas Daerah merupakan garda terdepan dalam sistem pengawasan notaris. Karena itu diperlukan sinkronisasi data dan standar pelaporan yang akurat agar setiap proses pengawasan berjalan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fadjar.

Forum ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan notaris, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, hingga penguatan koordinasi antara MPD, MPW, dan organisasi profesi notaris.

Editor : Arif Ardliyanto