Pengawasan Notaris Semakin Diperkuat, MPD Diminta Tingkatkan Akurasi Data dan Pelaporan Secara Benar

Dengan sistem data yang terintegrasi dan pelaporan yang lebih tertata, setiap hasil pengawasan diharapkan memiliki dasar administrasi maupun hukum yang kuat sehingga mampu mendukung proses penegakan hukum secara optimal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menegaskan bahwa keberadaan Majelis Pengawas Notaris tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap struktur kelembagaan.

Menurut Haris, kualitas kerja MPD sangat menentukan tingkat perlindungan hukum yang diterima masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan harus berjalan efektif dan mampu mencegah berbagai potensi pelanggaran atau penyimpangan dalam praktik kenotariatan.

“MPD adalah garda terdepan dari rantai pengawasan. Bukan sekadar formalitas kelembagaan atau pelengkap administrasi. Kualitas kerja MPD menentukan apakah masyarakat terlindungi atau tidak,” tegas Haris.

Ia juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Setiap laporan harus didukung bukti administrasi yang kuat dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan celah hukum yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum di kemudian hari.

Selain itu, Haris mendorong penerapan format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang seragam di seluruh Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus meminimalkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan notaris.

Di akhir kegiatan, Raden Fadjar berharap hasil forum tidak berhenti pada peningkatan pemahaman peserta semata, melainkan mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan oleh MPD di masing-masing daerah.

Melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi data, dan penyusunan laporan yang lebih berkualitas, Kemenkum Jawa Timur optimistis sistem pengawasan notaris akan semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen menghadirkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola kenotariatan di Jawa Timur.

Editor : Arif Ardliyanto