Penyaluran FLPP di Jatim Capai 8.207 Unit, Nilai Pembiayaan Tembus Rp980 Miliar

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) siap mendukung percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jatim per 19 Juni 2026, terdapat 187.351 unit rumah yang dibangun pengembang di 38 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 123.948 unit telah terjual melalui skema subsidi.

Baca Juga

Pasar Properti Melambat, Pengembang Optimistis Segmen Menengah Tetap Tumbuh

Sementara itu, masih tersedia 60.881 unit rumah subsidi, 2.048 unit rumah siap huni (ready stock), dan 474 unit masih dalam proses pembangunan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP di Jatim telah mencapai 8.207 unit rumah. Rumah tersebut tersebar di 802 lokasi perumahan, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar.

Selain pembangunan rumah baru melalui FLPP, Pemprov Jatim juga terus mempercepat rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi bersama Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V.

Baca Juga

Emosi Tak Terkendali, Pria di Surabaya Aniaya Korban Menggunakan Besi Galvalum

Bersama Kodam V/Brawijaya, rehabilitasi RTLH pada periode 2019–2025 telah menjangkau 35.401 unit rumah. Pada 2026, ditargetkan rehabilitasi 1.700 unit, sehingga total mencapai 37.101 unit.

Sementara itu, kerja sama dengan Lantamal V telah merehabilitasi 2.674 unit rumah sepanjang 2019–2025. Tahun ini, ditargetkan bertambah 220 unit, sehingga total rehabilitasi menjadi 2.894 unit.

"Alhamdulillah, sebanyak 39.995 unit RTLH telah direhabilitasi menjadi rumah layak huni melalui program gotong royong yang menyasar keluarga miskin ekstrem dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan," terang Khofifah.

Baca Juga

Kasus Nenek Elina, Tiga Terdakwa Divonis Berbeda

Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, serta asosiasi pengembang untuk mempercepat penyediaan rumah subsidi.

Menurutnya, penyediaan rumah layak dan terjangkau merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Pemprov Jatim siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem penyediaan perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga

Status Wilayah Tak Jelas, Ratusan KK di Bulak Banteng Kesulitan Perbaiki Rumah

Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mampu mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.

Untuk mendukung percepatan program tersebut, Pemprov Jatim juga terus menyederhanakan proses perizinan. Salah satunya melalui percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan data Bidang PKP Jatim, seluruh 38 kabupaten/kota telah memiliki regulasi mengenai BPHTB dan PBG. Hingga Mei 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 kabupaten/kota telah memberikan layanan PBG gratis bagi MBR.

Baca Juga

Polda Jatim Ringkus Spesialis Pembobol Rumah Kosong, Satu Pelaku Masih Buron

"Penyediaan rumah tidak hanya berbicara tentang pembangunan unit. Kita juga harus memastikan seluruh ekosistem pendukung berjalan efektif, mulai dari ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga kepastian akses bagi masyarakat," jelasnya.

Editor : Arif Ardliyanto