Dari Kehilangan Pekerjaan ke Usaha Mikro, Mengurai Tantangan Ekonomi Informal Jatim

Mayoritas Usaha Mikro di Jatim Terjebak Survival Mode, Cuma 1 Persen yang Mampu Naik Kelas

Jumlah UMKM di Provinsi Jatim kini mencapai 4.586.514 unit usaha. Angka berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) Dinas Koperasi dan UKM Jatim tersebut menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan unit UMKM terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Meski demikian, struktur UMKM Jatim masih sangat didominasi oleh usaha mikro yang porsinya mencapai lebih dari 99 persen dari total unit usaha. Kondisi ini menjadi sinyal positif sekaligus tantangan struktural bagi perekonomian daerah.

Di satu sisi, UMKM menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja dengan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional serta menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Sektor ini juga terbukti tangguh sebagai bantalan ekonomi saat krisis.

Namun, dominasi skala mikro yang bergerak di sektor informal ini dinilai rentan. Sebagian besar pelaku usaha mikro tumbuh akibat survival entrepreneurship, yakni keterpaksaan ekonomi masyarakat untuk bertahan hidup di tengah terbatasnya lapangan kerja formal. Pemicu lainnya meliputikan penetrasi e-commerce, kemudahan permodalan ringan, tren paska-PHK, serta kemudahan izin Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dosen Program Studi International Business Management Universitas Ciputra, Dr. Romauli Nainggolan, S.E., M.Si., CFDM, mengungkapkan bahwa laju UMKM untuk "naik kelas" dari skala mikro ke kecil tergolong sangat lambat.

"Kalau mau menaikkan usaha dari mikro menjadi kecil, lalu dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar, itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Rata-rata UMKM bisa naik kelas dari mikro ke kecil di kisaran 0,5 sampai 1 persen per tahun," kata Romauli.

Menurut Romauli, angka 0,5 hingga 1 persen per tahun tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha mikro yang mencapai lebih dari 90 persen. Untuk memicu percepatan skala usaha, Romauli mendorong pemerintah memberikan intervensi yang tidak hanya berhenti pada pelatihan, melainkan pendampingan, mentoring, evaluasi berkala, serta pembukaan jaringan distribusi pasar.

Selain penguatan UMKM, pemerintah daerah juga didorong memperkuat iklim investasi pada sektor industri padat karya guna menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Sektor seperti manufaktur makanan olahan dan pakaian jadi dinilai potensial untuk dikembangkan hingga tingkat kabupaten.

"Untuk membuka lahan baru atau membangun pabrik di kabupaten maupun kota, kadang ada pihak-pihak setempat yang mempersulit dan menambah biaya. Ini membuat investor tidak merasa aman untuk menanamkan modal. Biaya modal untuk usaha menjadi bertambah, ditambah lagi kalau keamanan tidak dijamin. Ini yang perlu pemerintah atasi dan fasilitasi," tegas Romauli.

Ia menegaskan, kombinasi antara perbaikan iklim investasi padat karya, jaminan keamanan perizinan, serta pendampingan pasar UMKM secara berkelanjutan menjadi kunci agar usaha mikro tidak sekadar bertahan hidup. “Tapi juga memiliki jalur yang jelas untuk naik kelas,” katanya.

Gubernur Khofifah Dorong UMKM Jatim Naik Kelas Lewat Koperasi dan Diaspora

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan melalui penyelarasan peran koperasi dan perluasan jangkauan UMKM ke pasar internasional. Penguatan ini diarahkan pada pembenahan kelembagaan dan kemampuan membangun jejaring global.

Khofifah menegaskan bahwa sektor usaha rakyat memerlukan fondasi ekosistem yang solid dan terintegrasi agar dapat tumbuh berkelanjutan. UMKM tidak lagi cukup berorientasi pada aktivitas ekonomi konvensional, melainkan harus bertransformasi menjadi lembaga modern, inklusif, profesional, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

“UMKM merupakan fondasi ekonomi Jatim. Karena itu, kita ingin menghadirkan ruang yang mempertemukan pelaku usaha, koperasi, konsumen, pemerintah, hingga dunia usaha dalam satu ekosistem yang saling menguatkan,” ujar Khofifah.

Selain memperkokoh fondasi internal melalui koperasi, Pemprov Jatim mendorong pelaku UMKM untuk berani mengekspansi pasar luar negeri. Khofifah mengajak seluruh pelaku usaha di Jatim memanfaatkan jaringan diaspora Indonesia serta mitra bisnis mancanegara sebagai pintu masuk penembusan pasar global.

Sinergi dengan diaspora dinilai strategis karena keahlian mereka dalam mengenali lingkungan bisnis setempat, memahami karakter konsumen, hingga membuka jaringan distribusi di negara tujuan. Khofifah mengingatkan bahwa keberadaan produk lokal di pasar luar negeri harus diimbangi dengan kesiapan manajemen, konsistensi produksi, serta pemenuhan standar kualitas internasional agar UMKM Jatim mampu bersaing secara berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh pelaku UMKM khususnya Jatim agar bisa meningkatkan jejaring sekaligus standar kualitas produk guna memanfaatkan kesempatan emas ini untuk semakin mendunia. Bersama kita wujudkan Indonesia dan Jatim tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai pelaku utama pasar halal dunia,” pungkas Khofifah.

Perjalanan Muhammad Said dan jutaan pelaku usaha mikro di Jatim membuktikan bahwa kehilangan pekerjaan bukanlah akhir cerita. Lewat derak roda gerobak es "Lanlin" di Pasuruan, Said terus mengayuh asa membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras selalu punya jalan untuk bangkit.

Editor: Arif Ardliyanto