Warga Lansia Hidup Sendiri di Surabaya Masuk Desil 9, Ada Apa dengan Datanya?

Menanggapi persoalan tersebut, dr. Zurohtul Mar’ah menjelaskan bahwa pemeringkatan desil tidak ditentukan hanya dari besaran pendapatan seseorang.

Menurutnya, terdapat sejumlah indikator sosial ekonomi yang menjadi bahan penilaian. Faktor tersebut antara lain pengeluaran, komposisi keluarga dalam satu rumah, hingga kepemilikan aset.

“Desil itu ada 39 faktor yang dinilai. Jadi tidak hanya pendapatan panjenengan tapi pengeluaran panjenengan, terus kemudian berapa KK di dalam satu rumah itu, aset panjenengan itu ada apa saja,” kata dr. Zurohtul.

Ia menambahkan, data desil pada dasarnya merupakan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, data tersebut tidak semestinya dipahami sebagai satu-satunya penentu seseorang mendapatkan bantuan sosial.

“Bantuan sosial yang ada di Surabaya tidak hanya melihat desil. Desil itu hanya pemeringkatan. Tapi kalau pemeringkatan ini tidak pas, ya akhirnya bantuan sosialnya tidak pas,” ujarnya.

Menurut dr. Zurohtul, kondisi faktual masyarakat tetap dapat disampaikan melalui mekanisme musyawarah di tingkat kelurahan. Proses tersebut menjadi ruang untuk memastikan data yang digunakan pemerintah tidak semata-mata bergantung pada hasil pemeringkatan.

Ia pun mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses verifikasi. Mulai dari RT, Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, karang taruna hingga tokoh masyarakat.

Keterlibatan mereka dinilai penting karena para pengurus dan kader di tingkat lingkungan lebih mengetahui perubahan kondisi warga, termasuk ketika sebuah keluarga mengalami penurunan kemampuan ekonomi.

Dengan demikian, data sosial ekonomi yang digunakan dalam penyaluran program pemerintah diharapkan lebih mendekati kondisi sebenarnya.

Persoalan pemeringkatan data tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. dr. Zurohtul juga menyoroti penggunaan data desil dalam akses beasiswa bagi anak-anak Surabaya.

Ia berharap kebijakan beasiswa pada 2027 tidak hanya menjadikan peringkat desil sebagai pertimbangan utama. Kondisi riil keluarga, menurutnya, juga perlu mendapat perhatian.

“Kami di DPRD Kota Komisi D terutama sudah berkali-kali menginformasikan atau menulis juga sejak bulan April 2026,” katanya.

Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, verifikasi di lapangan menjadi penting agar anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan hanya karena posisi desil dalam data.

Sorotan terhadap data desil tersebut pada akhirnya menunjukkan pentingnya mempertemukan data administratif dengan kondisi nyata masyarakat. Akurasi data menjadi bagian penting agar bantuan sosial maupun program pendidikan yang diberikan pemerintah dapat menyasar warga sesuai kebutuhan di lapangan.

Editor: Arif Ardliyanto