Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027? DPRD Surabaya Soroti Prilaku Guru hingga Pungli

Selain tenaga pendidik, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan juga tidak boleh diabaikan. Sekolah membutuhkan fasilitas yang memadai agar proses belajar mengajar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan di era digital.

“Ditunjang sarpras supaya mengikuti perkembangan zaman digitalisasi,” kata Ajeng.

DPRD Ingatkan Potensi Pungli dalam Penentuan Kenaikan Kelas

Persoalan lain yang menjadi perhatian Ajeng adalah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses evaluasi siswa. Jika mekanisme penilaian tidak transparan dan pengawasan lemah, kebijakan tersebut dikhawatirkan membuka celah praktik gratifikasi maupun pungli yang berkaitan dengan hasil belajar dan kenaikan kelas.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, ia meminta pemerintah menyiapkan aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten di setiap sekolah.

“Celah gratifikasi dan pungli harus diantisipasi dengan aturan tepat dan tegas,” ujarnya.

Ajeng juga mendorong penerapan kebijakan secara bertahap dengan target capaian akademik yang terukur. Kriteria kenaikan kelas perlu disampaikan kepada orang tua atau wali murid sejak awal agar tidak menimbulkan kebingungan ketika hasil evaluasi menunjukkan siswa belum memenuhi standar.

“Prosesnya harus bertahap dengan target pencapaian akademik yang harus disosialisasikan ke walimurid,” jelasnya.

Disdik Diminta Awasi Standar Penilaian Guru

Untuk memastikan kebijakan berjalan adil, Ajeng meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memperkuat pengawasan terhadap proses evaluasi pembelajaran. Standardisasi soal, kriteria penilaian, serta hasil belajar siswa perlu menjadi perhatian agar keputusan kenaikan kelas tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas masing-masing guru.

Pengawasan tersebut juga penting untuk memastikan penilaian dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan standar yang jelas, siswa dan orang tua memiliki pemahaman yang sama mengenai kompetensi yang harus dicapai.

Ajeng menilai evaluasi terhadap guru juga diperlukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

“Disdik akan memantau standardisasi soal dan hasil nilai dari guru yang pastinya berdampak ke kinerja guru,” pungkasnya.

Bagi DPRD Surabaya, wacana siswa tidak otomatis naik kelas tidak cukup hanya mengubah aturan kenaikan kelas. Kesiapan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, keterbukaan standar penilaian, dan pengawasan yang ketat menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan tanpa merugikan siswa.

Editor: Arif Ardliyanto