Literasi Keuangan Jatim Masih Rendah, Penipuan Digital Jadi Ancaman

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Indeks inklusi keuangan di Jawa Timur (Jatim) mencapai 91,86 persen pada 2026. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diimbangi tingkat literasi keuangan yang tercatat sebesar 72,07 persen.

Kesenjangan ini menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan masih perlu dibarengi pemahaman mengenai manfaat, ketentuan, dan risikonya.

Di Balik Usaha Kecil, Ada Perjuangan Menjaga Modal dan Menghidupi Keluarga

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 tersebut menjadi perhatian di tengah semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan keuangan melalui perangkat digital, mulai dari pinjaman, investasi, hingga transaksi pembayaran.

Tingginya inklusi keuangan menunjukkan luasnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Namun, akses tersebut tidak otomatis menjamin masyarakat memahami cara menggunakan layanan secara tepat. Termasuk memperhitungkan biaya, kewajiban pembayaran, dan potensi kerugian.

Kondisi ini menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Media Gathering KOSB 2026 bertema “Memperkuat Sinergi Komunikasi untuk Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” di Yogyakarta, Rabu (28/10/2026).

Ruko di Tengah Kawasan Hunian Jadi Incaran Pelaku Usaha

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jatim (Horas V. M. Tarihoran, menegaskan peningkatan akses keuangan perlu berjalan beriringan dengan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan.

Menurut dia, edukasi keuangan menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih bijak. Terlebih, perkembangan layanan keuangan digital juga menghadirkan risiko. Antara lain, tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi, pinjaman online yang tidak jelas legalitasnya. “Ada juga penipuan yang memanfaatkan data pribadi,”

Berdasarkan materi OJK, sejak Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) dimulai pada Agustus 2024 hingga September 2026, tercatat 6.241 kegiatan edukasi dengan total 1,33 juta peserta.

Kawasan Industri di Lamongan Ini Tawarkan Akses Tenaga Kerja dan Pendidikan Vokasi

Selain itu, pada periode 2025 hingga Agustus 2026, terdapat 1.178 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan 634 ribu peserta.

Berbagai kegiatan tersebut memperlihatkan upaya memperluas jangkauan edukasi keuangan. Tantangan selanjutnya adalah memastikan masyarakat mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh saat mengambil keputusan finansial.

Masyarakat perlu mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengajukan pinjaman, memeriksa legalitas penyedia layanan sebelum berinvestasi. Masyarakat juga perlu memahami seluruh ketentuan produk sebelum menyetujui transaksi.

Polda Jatim Gerebek Kampung Narkoba Jalan Kunti Surabaya, Belasan Orang Diamankan

“Keputusan keuangan juga sebaiknya tidak hanya didasarkan pada iming-iming keuntungan besar atau janji pencairan dana yang cepat,” terangya.

Selain literasi, perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan.Data OJK periode Januari hingga September 2026 mencatat 1.238 layanan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) terkait lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan Kantor OJK Provinsi Jatim dan kantor OJK di bawahnya.

Layanan tersebut terdiri atas 434 layanan informasi, 427 pengaduan, dan 377 pertanyaan. Data ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi sekaligus saluran untuk menyampaikan persoalan saat menggunakan layanan jasa keuangan.

Bank Jatim Gandeng 10 Developer, Perkuat Penyaluran KPR FLPP

“Karena itu, masyarakat perlu mengetahui mekanisme pengaduan yang tersedia dan memahami langkah yang dapat ditempuh ketika haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi,” ujarnya.

Editor: Arif Ardliyanto