DPRD Bongkar Masalah Pendidikan Surabaya: Ribuan Guru Kurang, Sekolah Ikonik Rusak

Imam menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan skala prioritas belanja pendidikan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada program baru, sementara kebutuhan dasar sekolah seperti perbaikan gedung, kamar mandi, dan pengadaan bangku yang layak belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca Juga

Mobil Sampah Tak Layak Disorot DPRD, Padahal Anggaran Surabaya Capai Rp12,89 Triliun

Persoalan kualitas pembelajaran juga tidak kalah penting. Ia menyoroti masih adanya siswa kelas tiga hingga kelas empat sekolah dasar yang belum mampu membaca dengan baik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan harus ditangani secara menyeluruh. Tidak hanya melalui pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pemenuhan tenaga pendidik dan peningkatan kemampuan siswa.

Sorotan berikutnya tertuju pada usulan anggaran Dinas Pendidikan Surabaya untuk 2027. Imam menyebut alokasi yang diajukan relatif sama dengan anggaran tahun sebelumnya, meskipun kebutuhan perbaikan fasilitas dan peningkatan mutu pendidikan masih cukup besar.

Baca Juga

DPRD Surabaya Usul Parkir Tepi Jalan Digratiskan, Potensi PAD Disebut Bisa Tembus Rp400 Miliar

Hasil inspeksi mendadak (sidak) anggota DPRD di sejumlah sekolah bahkan masih menemukan bangku rusak dan kamar mandi yang kondisinya tidak layak.

"Anggaran Dinas Pendidikan yang diusulkan untuk 2027 itu sama dengan tahun sekarang. Padahal dari hasil sidak teman-teman, masih ditemukan bangku rusak dan kamar mandi sekolah yang tidak layak. Mestinya anggarannya ditambah," jelasnya.

Meski meminta penambahan anggaran, Imam mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan program pendidikan yang selama ini telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia secara khusus meminta agar Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dan insentif guru tetap dipertahankan. Kedua program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Yang sudah berjalan dan memberikan manfaat langsung, seperti BOPDA maupun insentif guru, jangan sampai dikurangi. Kita ingin kebutuhan pendidikan yang mendasar ini benar-benar diperhatikan," tegasnya.

Imam menegaskan, Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan. Karena itu, penyusunan anggaran seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan persentase belanja pendidikan.

Lebih dari itu, setiap alokasi anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya oleh sekolah, guru, maupun peserta didik.

"Surabaya ini kota besar dengan kemampuan fiskal yang besar. Pendidikan adalah investasi SDM untuk masa depan. Jadi, jangan hanya mengejar angka persentase anggaran, tetapi pastikan belanjanya benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, dalam pembahasan tersebut lebih banyak memaparkan pengembangan pendidikan inklusif di lingkungan sekolah.

Pemkot Surabaya terus berupaya meningkatkan kemampuan guru agar mampu mendampingi peserta didik dengan kebutuhan serta karakteristik belajar yang beragam.

Febrina menyebut sekitar 200 guru telah mengikuti pelatihan untuk memperkuat kompetensi dalam menangani pembelajaran di kelas inklusif.

Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sejumlah lembaga pendidikan. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam menciptakan proses belajar yang lebih adaptif dan mampu mengakomodasi kebutuhan setiap siswa.

"Memang belum semua guru mempunyai kemampuan tersebut. Namun, kami terus berikhtiar meningkatkan kapasitas mereka melalui kerja sama dengan teman-teman kampus," jelasnya.

Berbagai persoalan yang disorot DPRD tersebut menjadi pekerjaan penting dalam pembahasan RAPBD Surabaya 2027. Pemenuhan kekurangan guru, perbaikan fasilitas sekolah, hingga peningkatan kualitas pembelajaran diharapkan mendapat perhatian seimbang agar anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Editor: Arif Ardliyanto