Salah Data Desil, Warga Miskin Berpotensi Kehilangan Bansos

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Ketidaksesuaian data desil kesejahteraan berpotensi membuat warga miskin kehilangan akses terhadap bantuan sosial (bansos).

Kondisi ini menjadi persoalan serius ketika masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tercatat dalam kategori kesejahteraan lebih tinggi.

Jumlah Warga Miskin Jatim Capai 3,71 Juta Jiwa

Di Surabaya, persoalan ketidaktepatan data desil masih menjadi keluhan masyarakat. Sejumlah warga merasa kondisi ekonomi keluarganya tidak sesuai dengan kategori kesejahteraan yang tercatat dalam sistem, sehingga berpotensi menghambat akses terhadap program bantuan pemerintah.

Persoalan tersebut terungkap dalam sosialisasi pemutakhiran desil dan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar DPD Partai NasDem Kota Surabaya bersama NasDem Muda Surabaya dan Kawan Muda Sawahan di Kantor Bappilu NasDem Jawa Timur, Jalan Arjuna, Surabaya, Jumat (6/11/2026) malam.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 100 warga tersebut memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembaruan data kesejahteraan hingga cara mengajukan sanggahan apabila kategori desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

Ratusan Ribu Warga Malang Masih Miskin, Pemprov Kucurkan Rp7 Miliar

Ketidaksesuaian data kesejahteraan bukan sekadar persoalan administrasi. Perubahan kondisi ekonomi keluarga, kehilangan pekerjaan, penyakit menahun, bertambahnya tanggungan, hingga kepemilikan aset yang tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi dapat memengaruhi penilaian kesejahteraan seseorang.

Data penanganan aduan desil di Surabaya hingga awal September 2026 menunjukkan persoalan tersebut masih membutuhkan perhatian.

Dari 3.283 aduan yang telah ditindaklanjuti Dinas Sosial Kota Surabaya, sebanyak 56 persen mengalami penurunan desil setelah melalui verifikasi lapangan. Sementara 33 persen tetap berada pada kategori sebelumnya dan 11 persen justru mengalami kenaikan.

Salurkan Rp3 Miliar Bansos di Sidoarjo, Khofifah Soroti Akurasi Data Penerima

Angka tersebut menunjukkan bahwa verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan data kesejahteraan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Syaiful Ma'arif, mengatakan persoalan desil menjadi salah satu keluhan warga yang perlu mendapatkan perhatian.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami mekanisme pembaruan data agar dapat memperjuangkan haknya ketika menemukan ketidaksesuaian kategori kesejahteraan.

DPRD Surabaya Imbau Warga Tak Takut Lapor Kematian

"Kami hadir untuk berpartisipasi dan bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat. Harapannya, kegiatan ini bisa meningkatkan pemahaman Bapak dan Ibu mengenai persoalan yang selama ini dihadapi," ujarnya.

Syaiful menegaskan keberadaan partai politik tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan atau slogan keberpihakan kepada masyarakat. Namun, harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

"NasDem bukan semata-mata berteriak bahwa kita hadir untuk masyarakat, tetapi harus dibuktikan secara nyata melalui kontribusi, memberikan fasilitas, waktu, dan ruang bagi masyarakat," tegasnya.

Mau Dapat Bantuan Pemerintah, Ini Permintaan Pemkot Surabaya yang Wajib Diketahui

Fraksi NasDem, Imam Syafi'i, menjelaskan masih banyak masyarakat yang kebingungan memahami kategori desil kesejahteraan.

Tidak sedikit warga yang merasa kondisi ekonominya tergolong kurang mampu, tetapi justru tercatat dalam kelompok desil tinggi.

Padahal, posisi desil berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan pemerintah. Semakin rendah angka desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan keluarga yang tercatat.

Warga yang berada pada desil tinggi, khususnya di atas desil lima, berpotensi tidak dapat mengakses sejumlah program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Karena itu, masyarakat perlu mengetahui cara mengajukan perubahan data secara mandiri melalui mekanisme resmi yang telah disediakan pemerintah.

"Karena itu, warga perlu mengetahui bagaimana cara mengajukan perubahan desil secara mandiri. Pemerintah sudah memberikan ruang untuk itu. Melalui forum ini, teman-teman NasDem Muda dan Karang Taruna ingin mengajarkan mekanismenya agar masyarakat memahami kondisi ekonominya sendiri dan bisa mengajukan sanggahan sesuai prosedur," jelasnya.

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil dapat mengajukan pembaruan melalui sejumlah jalur resmi, seperti Portal Perlinsos, Aplikasi Cek Bansos, maupun melalui kelurahan dan Dinas Sosial.

Editor: Arif Ardliyanto