Terungkap! Praktik Sapi Gelonggongan Masih Ditemukan di RPH Surya, MUI Beri Peringatan Keras

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Upaya Rumah Potong Hewan (RPH) Surya Surabaya mendapatkan sertifikat halal menghadapi tantangan serius. Praktik penggelonggongan sapi yang masih ditemukan di lingkungan pemotongan hewan menjadi salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menemukan praktik tersebut saat melakukan audit dan inspeksi terhadap fasilitas RPH Surya di Tambak Osowilangun (TOW), Surabaya. Temuan ini membuat pengelola harus melakukan pembenahan sebelum sertifikat halal dapat diterbitkan.

Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan menjelaskan, RPH Surya sebenarnya pernah memiliki sertifikat halal saat masih beroperasi di kawasan Pegirian. Namun, perpindahan lokasi ke Tambak Osowilangun membuat pengelola harus mengajukan sertifikasi ulang.

Perubahan lokasi dan fasilitas pemotongan mengharuskan adanya audit kembali untuk memastikan seluruh proses penyembelihan memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

"RPH Surya ini sebenarnya sudah punya sertifikat halal, tapi yang di Pegirian. Perubahan fasilitas itu mengharuskan ada pengajuan kembali. Karena fasilitasnya baru, maka perlu diaudit lagi," ujarnya dalam seminar Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pemotongan Hewan di Surabaya. 

Menurut Sholihin, praktik sapi gelonggongan bukan sekadar persoalan pemenuhan standar halal. Tindakan tersebut juga mengandung unsur penipuan terhadap konsumen dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare.

MUI meminta pengelola RPH memperketat pengawasan terhadap seluruh mitra jagal. Para jagal yang masih melakukan praktik penggelonggongan akan didata dan diberikan edukasi. Namun, jika tetap melanggar, mereka tidak diperbolehkan melakukan penyembelihan di RPH Surya.

"Kalau masih tetap melakukan itu, tentunya tidak boleh lagi menyembelih di sana," tegasnya.

Meski menemukan sejumlah persoalan, MUI berharap pengelola segera menyelesaikan perbaikan agar proses penerbitan sertifikat halal bisa dilanjutkan.

Sholihin juga meluruskan anggapan bahwa produk yang belum mengantongi sertifikat halal otomatis berstatus haram. Menurutnya, sertifikat halal merupakan bentuk legalitas dan jaminan bahwa proses produksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Sesuatu yang tidak bersertifikat halal tidak otomatis haram. Sertifikat halal ini adalah legalitasnya. Ibaratnya ini belum legal, tapi tidak otomatis haram," jelasnya.

50 Persen Jagal Masih Gunakan Sapi Lokal

Direktur Utama RPH Surya Fajar A Isnugroho mengakui praktik sapi gelonggongan masih menjadi pekerjaan rumah dalam proses sertifikasi halal. Dia mengungkapkan, sekitar 50 persen jagal yang beraktivitas di RPH masih menggunakan sapi lokal yang berpotensi menghadapi persoalan penggelonggongan.

Menurut Fajar, sebagian jagal masih mempertahankan praktik tersebut karena khawatir kehilangan daya saing dibandingkan jagal lain yang memasok sapi dari luar daerah.

Kondisi ini membuat penertiban tidak bisa hanya dilakukan melalui larangan. RPH memilih mengedepankan pendekatan edukasi kepada mitra jagal, pedagang daging hingga masyarakat sebagai konsumen.

"Ini tantangan buat RPH, tapi saya berkomitmen bahwa urusan ini bukan sekadar urusan melarang saja. Mitra jagal diedukasi, kemudian penjual daging juga diedukasi, masyarakat juga diedukasi," kata Fajar.

Dia menargetkan seluruh aktivitas pemotongan hewan di RPH Surya nantinya terbebas dari praktik penggelonggongan. Penertiban akan dilakukan bertahap melalui sosialisasi, pendataan, serta pengawasan terhadap perilaku mitra jagal.

RPH juga akan memetakan jagal yang patuh dan tidak patuh terhadap ketentuan. Jagal yang menjalankan prosedur sesuai standar akan mendapatkan prioritas dalam pelayanan RPH dan diarahkan memenuhi persyaratan produksi daging bersertifikat halal.

"Target saya memang semua pemotongan di RPH bebas dari gelonggongan. Gerakan anti gelonggongan ini harus terus digelorakan," tegasnya.

Hotel dan Restoran Mulai Meminta Jaminan Halal

Fajar menilai sertifikasi halal semakin penting karena kebutuhan pasar terus berkembang. Sejumlah pelanggan dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeca) mulai memasukkan jaminan halal sebagai salah satu persyaratan dalam pengadaan daging.

Artinya, persoalan sertifikasi tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan pasar produk daging.

Di sisi lain, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan di lingkungan RPH Surya. Sebab, sebagian pedagang daging di pasar tradisional tidak mengambil pasokan dari fasilitas pemotongan milik pemerintah kota tersebut.

Sebagian pedagang memperoleh daging dari luar daerah maupun tempat pemotongan hewan lainnya. Kondisi ini dinilai membutuhkan pengawasan lebih luas agar praktik penggelonggongan tidak terus berlangsung dalam rantai distribusi daging.

Karena itu, RPH Surya berencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya serta dinas peternakan untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran daging di pasar.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pemenuhan persyaratan sertifikat halal RPH Surya, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan daging yang aman, berkualitas, serta diproses sesuai ketentuan.

Editor: Arif Ardliyanto