BPJS PBI Hingga Bansos Masih Jadi Keluhan Warga Surabaya

SURABAYA, iNews.id - Persoalan mengenai BPJS PBI, Beasiswa SMU/SMK, Zonasi PPDB dan bansos masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat Surabaya. Hal ini terungkap saat Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono melakukan reses  Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 DPRD Kota Surabaya di Pakis Gunung Gang 1 Langgar RT 12 Surabaya, Rabu (19/5/2022) malam. 

"Keluhan dari warga yang pertama terkait sosialisasi BPJS PBI yang masih belum merata, kedua yaitu Beasiswa SMU/SMK ini yang banyak warga masih tidak tahu, ketiga terkait Zonasi PPDB dan yang terakhir tetap isu lama yaitu bansos yang tidak merata," kata Tjutjuk saat Reses.

Baca Juga

AXA Insurance Lindungi Pahlawan Lingkungan Mitra SEArcular by Greencore

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengungkapkan, bahwa selama ini sosialisasi terhadap masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan PBI masih belum merata. Sehingga dirinya pun menjelaskan bahwa proses perubahan itu cukup mudah. 

"Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan khawatir untuk kepengurusan BPJS sangat mudah. Bapak-Ibu tinggal minta dilakukan pendataan oleh RT dan RW setempat agar segera ditindaklanjuti oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan di kasi kesra", ungkap Tjutjuk

Terkait Zonasi PPDB, Tjujuk juga menjelaskan, dalam hal ini DPRD Kota Surabaya akan selalu memberikan Win-win Solution, yang artinya antara sekolah negeri dan swasta terdekat sama-sama terisi dengan jaminan kualitas belajar-mengajar setara negeri dan tidak ada yang membedakan.

Baca Juga

Anggaran Kesehatan Melimpah, Pemkot Surabaya Terima UHC Award

"Bapak-Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait Zonasi PPDB karena memang kualitas pendidikan negeri atau pun swasta telah dijamin kualitasnya oleh pemerintah", ungkap Tjutjuk.

Tjutjuk pun juga akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar sekolah swasta paling terdekat di wilayah Pakis Gunung ini dinaikkan Gradenya, dan digratiskan melalui mitra warga agar tidak terjadi lagi 'Negeri Minded' pada warga.

"Ya harus bisalah digratiskan melalui mitra warga, jadi kita juga menghilangkan 'Negeri Minded' pada warga. Namun kalau memang tidak ada sekolah swasta terdekat disekitar sini, ya nanti kita usulkan kepada pemerintah kota agar segera membuat sekolah SMPN baru terdekat di wilayah ini," terang Tjujuk.

Baca Juga

Warga Surabaya Sakit Tak Perlu Bingung! Pemkot Anggarkan Rp480 M, Tunjukkan KTP Bisa Berobat di RS

Namun Tjutjuk juga tetap mengapresiasi Pemerintah Kota Surabaya karena melalui Zonasi jalur prestasi tetap masih memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk masih bisa masuk ke Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai SDM bibit unggul kelak. 

"Dan tujuan kami turun agar dapat secara langsung mendengarkan aspirasi warga, agar dapat kami sampaikan ke Pemerintah Kota Surabaya secara langsung supaya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud untuk kita semua," pungkas Tjutjuk Supariono, selaku Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PSI yang dikenal selalu ramah terhadap warga.

Tjutjuk pun menyempatkan membagi-bagikan kartu namanya dengan maksud agar mudah untuk berkomunikasi lebih dekat kepada masyarakat, jika ada keluhan terkait pelayanan publik.

Baca Juga

Tingkatkan Peserta JKN, BPJS Gandeng Pesantren di Jawa Timur

"Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sungkan untuk langsung menghubungi saya jika ada hal lain yang dipertanyakan atau pun dikeluhkan, monggo silahkan dan kami sebagai Anggota DPRD akan selalu membuka pintu kepada warga Surabaya", pungkas Tjutjuk.

Editor : Arif Ardliyanto