Jurnalis Babak Belur Dikeroyok Preman, Bisakah Biaya Perawatan Rumah Sakit Dicover BPJamsostek?

SURABAYA, iNews.id - Menjalani profesi sebagai jurnalis terkadang tidak berjalan mulus. Sebagimana pekerja di sektor lainnya, seorang jurnalis juga dihadapkan dengan resiko yang ringan maupun resiko yang berat. Salah satu resiko yang masih kerap dialami jurnalis yakni mengalami kekerasan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya babak belur dihajar preman hingga masuk rumah sakit.

Baru-baru ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merilis Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022.
AJI mencatat, kekerasan terhadap jurnalis meningkat tajam. Sepanjang 2022 terdapat 61 kasus serangan terhadap jurnalis.

Jumlah kasus serangan terhadap jurnalis tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 43 kasus. Serangan tersebut sebagian besar berupa kekerasan fisik dan perusakan alat kerja (20 kasus), serangan digital (15 kasus), dan kekerasan verbal (10 kasus). Kemudian penyensoran (8 kasus), penangkapan dan pelaporan pidana (5 kasus), dan kekerasan berbasis gender (3 kasus).

Jika jurnalis menjadi korban kekeran fisik, secara hukum bisa melapor ke aparat kepolisian. Namun bagaimana jika harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit?

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo menuturkan, kekerasan terhadap jurnalis merupakan salah satu resiko dalam pekerjaan. Seandainya sang jurnalis harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, maka seluruh biaya ditanggung oleh BPJamsostek hingga sembuh. Namun hal itu hanya berlaku bagi insan pers yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek. 

"Kalau dalam rangka melakukan aktifitas liputan, masuk kategori kecelakaan kerja. Itu kan dalam rangka melakukan aktifitas pekerjaan sampai dengan pulang kembali. Itu di lindungi semua," tuturnya di Surabaya, Senin (30/1/2023).

Menurut Hadi, resiko selau ada didepan mata, apalagi jurnalis. Bukan hanya terancam kekerasan, jurnalis sangat rentan terhadap resiko saat bekerja. Seperti ketika liputan kerusuhan atau bencana alam, hingga resiko kecelakaan akibat mengejar momen.

Untuk itu, Hadi Purnomo mengingatkan kembali pentingnya perlindungan jaminan sosial BPJamsostek. Baik itu jurnalis lepas atau organik. 

Bagi jurnalis lepas atau freelance dan tidak tercover oleh perusahaan, Hadi menyarankan agar mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor Bukan Penerima Upah (BPU). Namun bagi jurnalis organik atau karyawan tetap harus tetap mengecek kepesertaan. Caranya bisa lewat aplikasi JMO. 

Terdapat sejumlah fitur dalam aplikasi JMO, seperti pembayaran iuran, pengkinian data, pengajuan dan pelacak klaim JHT, simulasi saldo JHT dan JP, kartu digital, serta layanan lain yang dapat dimanfaatkan peserta

"Makanya teman-teman wartawan harus pastiin jangan sampai putus kepesertaan BPJamsostek. Kawatirnya jika terjadi peristiwa seperti ini, dan terjadi resiko malah gak bisa. Karena resiko itu selalu ada didepan kita," tegasnya.

Sesuai amanah Undang-Undang, BPJAMSOSTEK menyelenggarakan lima program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain itu, manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yaitu beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi

Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) juga bisa mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN). Fasilitas tersebut bernama Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan.

BPJamsostek Jawa Timur mencatat, bahwa saat ini total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Jatim mencapai 4.342.080 orang. Terdiri dari Penerima Upah (PU), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Jasa Konstruksi. 

Dengan rincian PU 2.465.742 peserta, PMI 57.090, TKBPU 632.398 peserta, dan Jasa Konstruksi 1.186.850 peserta. 

BPJS Ketenagakerjaan Jatim menargetkan tahun ini dapat menambah peserta BPU aktif. Jumlah target 953.635 peserta dengan mengoptimalkan ekosistem desa dan pasar di seluruh daerah. Sedangkan target penerima upah sebesar 4,8 juta peserta dan jasa konstruksi 820.092 peserta aktif. 

Kantor Wilayah Jawa Timur Periode Januari hingga Desember 2022 telah membayarkan klaim sebanyak 533.350 kasus dengan total klaim sebesar Rp.5.86 triliun. 

Pencairan klaim didominasi klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan kasus sebanyak 319.476 dengan pembayaran sebesar Rp.5,01 triliun, Jaminan Kematian 15.632 kasus sebesar Rp.388,6 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak 47.559 kasus sebesar Rp.360,9 miliar, Jaminan Pensiun sebanyak 148.485 kasus sebesar Rp.98,06 miliar, Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 2.198 kasus sebesar Rp.6,19 miliar dan manfaat beasiswa sebanyak 15.266 kasus sebesar Rp.47,03 miliar.

Editor : Ali Masduki