Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Taukhid yang hadir dalam acara ini menyoroti masih banyak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk yang turun ke pemerintah desa untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) belum tepat sasaran.
Maka dari itu, pihaknya membuat skenario agar BLT desa yang cair bisa tepat sasaran.
“Salah satunya dengan benar-benar bisa menghimpun datanya. Kalau belum punya bisa koordinasi kabupaten/kota," ujarnya.
Menurutnya, ada sejumlah permasalahan penyaluran BLT desa. Pertama, pemerintah desa masih terkendala dalam pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kedua, masih terdapat desa yang belum menerima P3KE. Ketiga, masih terdapat desa yang tidak dapat memenuhi jumlah KPM yang ditetapkan minimal dari pagu dana desa.
"Keempat, pemerintah desa belum mengajukan penyaluran BLT desa,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, Budi Sarwoto mengungkapkan, alokasi dana desa di Jatim sebesar Rp7,9 triliun dan disalurkan untuk 7.724 desa. Yang sudah tersalurkan sebanyak 5.814 desa dengan total penyaluran Rp2,1 triliun dan yang belum tersalurkan 1.910 desa.
“Sedangkan untuk BLT desa sebanyak 4.889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 kabupaten/kota sebanyak 163.669 KPM degan total BLT yang tersalur Rp147 miliar atau 1,9 persen dari pagu dana desa,” katanya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
