Cegah Korupsi, Kakanwil Kemenkumham Jatim Pimpin Jajaran Tandatangani Komitmen Bersama

Perlu diketahui bahwa tiga fokus dalam Stranas PK menyangkut beberapa hal. Pertama adalah menyangkut masalah perizinan dan tata niaga.

“Dalam hal ini, Kemenkumham bersama instansi terkait bertanggung jawab atas upaya pengawasan terhadap pemilik manfaat dan pencatatan pemilik manfaat yang merupakan bagian dari skema pencegahan money laundering dan terrorist financing yang sesuai dengan standar internasional atau lebih dikenal dengan Beneficial Ownership (BO),” urai Imam.

Adapun fokus kedua mengenai keuangan negara. Dan fokus ketiga menyangkut masalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 

“Yang dalam pesan Menkumham harus kita jabarkan sesuai kompetensi tugas dan fungsi kita di Kemenkumham yang di dalam dinamikanya harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Tim Nasional Pencegahan Korupsi yakni KPK, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kementerian PPN/ BPN dan KSP,” urai Imam.

Tidak itu saja, Imam juga mengajak jajarannya untuk mengimplementasikan lima pesan Menkumham. Yaitu tidak jumawa, tidak pamer kekuasaan, tidak boleh pamer kekayaan, tidak bergaya hidup mewah dan mewujudkan “Birokrasi Kemenkumham yang Melayani.” 

“Kemenkumham harus semakin baik dalam melayani masyarakat, citra positif terus terbangun, semakin dicintai dan dipercaya masyarakat. Jadikan ASN Kemenkumham lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional serta terbentuk perilaku aparatur yang berintegritas tinggi dan profesional,” tutup Imam. 

Editor : Arif Ardliyanto