Untuk merealisasikan ini, ia menuturkan banyak hal yang harus dilakukan, diantaranya menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan semua pihak. Salah satunya pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran melalui berbagai program bantuan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, diantaranya melalui program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.
Saat ini, program untuk mengintervensi telah dilakukan antara lain program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA), peti koin bermantra bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan usaha ekonomi produktif untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), kolam lele keluarga (KOLEGA), rutilahu, elektrifikasi, permodalan murah bagi ultra mikro bunga 3%, pendidikan gratis berkualitas, kesehatan gratis dan lainnya.
“Banyak hal yang harus kita lakukan, selain mengurangi bebannya dari mulai bantuan sosial, jaminan sosial, kemudian komitmen subsidi dan bantuan-bantuan sosial lanjutan, maka yang kedua inilah yang bisa melepaskan yaitu meningkatkan pendapatan. Tidak ada jalan lain kami menggunakan bagaimana enterpreneurship, pemberdayaannya, pelatihan, akses pada label market, asuransi dan sebagainya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sekda Adhy menyampaikan masih banyak PR yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan yang masih tersisa 10,49% dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024. Hal ini sebagaimana instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
“Pencapaian kita sudah luar biasa, namun kita tidak ingin cepat puas karena masih ada penduduk miskin di Jatim yang membutuhkan intervensi agar mereka dapat tumbuh dan bangkit dari kemiskinan,” katanya.
Oleh karenanya, ia kembali menekankan bahwa pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Khususnya bagi Kabupaten/Kota untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya ini, diantaranya melakukan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
“Sampai saat ini baru 11 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan data sasaran kemiskinan ekstrim, saya berharap Kabupaten/Kota lainnya untuk segera menetapkan,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Adhy juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya, atas kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlasnya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Perencana Ahli Madya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian PPN/BAPPENAS, Anggota TKPK Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD dilingkungan Pemprov Jatim, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jatim dan Kepala Sekretariat TPKP Kabupaten/Kota se Jatim.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
