Selain menjaga transportasi domestik, menurut BHS, keberadaan bandara internasional yang tidak banyak juga akan menjadikan biaya pengamanan negara lebih ekonomis.
"Kalau di bandara internasional, pasti harus ada imigrasi, bea cukai. Kalau bandara internasional-nya banyak, artinya banyak juga pos imigrasi maupun bea cukainya, kalau sedikit, tentunya yang dibutuhkan lebih sedikit," paparnya.
Yang tak kalah pentingnya, dengan mempersedikit pintu masuk, maka juga akan memperkecil potensi terjadinya hal negatif. Misalnya seperti potensi masuknya barang terlarang, seperti narkoba.
Tapi, ia mengingatkan bahwa ada hal penting yang menjadi dasar penentuan status bandara internasional ini. Yakni, penentuan tersebut harus didasarkan pada kajian potensi sumber daya wilayah sekitarnya, yang datanya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemenparekraf dan Kementerian Perindustrian.
"Sebagai contoh, Changi (red: Bandara Internasional Singapura) itu bandara transit. Tapi lihat bagaimana pemerintah Singapura mampu menjadikan Changi sebagai etalase dari negaranya. Akhirnya, berdatangan lah turis mancanegara ke Singapura. Bayangkan jika Aceh itu bisa dijadikan etalase Indonesia dapat menjadi bandara transit internasional," ujar BHS.
Contoh lainnya, Bandara Charles de Gaulle Perancis yang menjadi bandara transit skala internasional dari mayoritas negara Eropa.
"Akhirnya apa? Perancis menjadi negara dengan jumlah turis terbesar dunia, pernah menyentuh 250 juta wisatawan per tahun. Luar biasa kan. Karena apa, bandaranya bisa menjadi wadah promosi bagi Perancis. Kenapa Indonesia tidak menjadi seperti itu," imbuhnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
