Kemudian untuk rekening pemerintah daerah di Jawa Timur per 31 Juli 2024, bankjatim telah mengelola 39 RKUD (provinsi/kabupaten/kota) dengan dana pagu APBN yang dikelola sebesar Rp 63,49 triliun.
Selain itu, BJTM juga menghimpun 7.379 RKD (desa) dengan dana pagu APBN dikelola Rp 7,71 triliun.
Didyk menjelaskan, APBN pada Kementerian/Lembaga dan Pemda di Jawa Timur berperan penting dan strategis bagi kemajuan serta kesejahteraan rakyat Jawa Timur, bahkan Indonesia.
APBN dikumpulkan dari kegiatan perekonomian masyarakat dan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan, pembangunan, ketertiban, keamanan masyarakat, serta keutuhan NKRI.
”Untuk mencapai tujuan APBN, kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting,” terangnya.
Adapun kapasitas meliputi proses administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pembayaran. Kemudian akuntabilitas meliputi proses pencatatan, pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja output, outcome, impact.
”Maka dari itu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas seluruh dukungan, kolaborasi, dan sinergi semua pihak sehingga penyaluran APBN bisa berjalan dengan optimal. Belanja pemerintah yang solid juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ungkap Didyk.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
