SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Pekerjaan berat masih harus dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per September 2024, sebanyak 3,89 juta warga Jawa Timur masih terjerat kemiskinan, yang berarti sekitar 9,56 persen dari total jumlah penduduk. Meski demikian, angka ini menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan Maret 2024, dengan penurunan sebanyak 89.000 orang dari jumlah penduduk miskin.
Secara persentase, angka kemiskinan di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,57 persen. Secara total, angka kemiskinan di Indonesia menurun menjadi 24,06 juta orang, berkurang 1,16 juta dibandingkan Maret 2024, dan turun 1,84 juta orang dibandingkan Maret 2023. Meskipun ada penurunan, tantangan besar masih ada, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan di provinsi terbesar kedua di Indonesia ini.
Data dari BPS Jatim menunjukkan, pada periode Maret 2024 hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 54.000 orang. Persentase kemiskinan di kawasan perkotaan pun turun dari 7,12 persen menjadi 6,83 persen. Di sisi lain, kemiskinan di perdesaan juga mencatatkan penurunan meskipun sedikit lebih kecil, yakni sebesar 35.000 orang, dengan persentase kemiskinan turun dari 13,30 persen menjadi 13,19 persen.
Sejarah Kenaikan Kemiskinan
Meskipun ada tren penurunan, BPS Jatim juga mencatat beberapa periode di mana angka kemiskinan justru mengalami lonjakan, yakni pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lonjakan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, serta dampak pandemi COVID-19 yang mengguncang ekonomi Indonesia pada tahun 2020.
Pada September 2024, Garis Kemiskinan (GK) di Jawa Timur tercatat sebesar Rp547.751 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, angka ini meningkat sebesar 2,17 persen. Garis Kemiskinan mencerminkan batas pengeluaran minimum yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar tidak tergolong miskin. Dengan adanya kenaikan GK, tantangan Pemprov Jatim untuk terus mengurangi angka kemiskinan menjadi semakin besar.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
