Ketua Bidang Kelembagaan KIP Jatim, M. Sholahuddin, menambahkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting. Ketiadaan perda ini di beberapa daerah menyebabkan minimnya anggaran bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
“Permintaan informasi kini semakin beragam. Tidak hanya tentang anggaran dan pertanahan, tapi juga banyak yang berkaitan dengan dana desa. Karena itu, kolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa bisa menjadi strategi yang sangat efektif,” jelas Sholahuddin.
Audiensi ini menandai langkah awal dalam penguatan kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Jatim dan KIP Jatim. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan informasi publik yang lebih terbuka, terpercaya, dan berbasis hukum di wilayah Jawa Timur.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
