SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kekhawatiran warga soal munculnya kembali aktivitas prostitusi di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng mulai tercium Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Meski Dolly telah resmi ditutup pada era Wali Kota Tri Rismaharini, geliat yang dianggap mencurigakan kembali memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak tinggal diam. Pemkot memastikan pengawasan di wilayah tersebut terus diperketat, terutama di rumah-rumah kos yang berada di sekitar area bekas lokalisasi.
Eri Cahyadi menepis anggapan bahwa praktik prostitusi tersembunyi kembali muncul di pusat kawasan Dolly. Menurutnya, kegiatan asusila yang belakangan ditindak petugas justru terjadi di kos-kosan sekitar, bukan di area inti yang kini telah berubah menjadi sentra ekonomi warga.
“Dolly-nya aman. Di sana sekarang sudah berkembang tempat usaha seperti sentra sepatu. Yang kemarin ditindak itu berada di kos-kosan sekitar,” ujar Eri, Kamis (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku yang terjaring razia bukan merupakan warga Surabaya. Mereka akan menjalani pembinaan di shelter milik Pemkot sebelum dipulangkan ke daerah asal.
Pelaku Non-KTP Surabaya Akan Dipulangkan
Pemkot akan mengecek identitas setiap pelaku. Jika diketahui bukan warga Surabaya, mereka akan langsung dikoordinasikan dengan daerah masing-masing.
“Kalau dia warga Surabaya, akan kami bina. Tapi kalau bukan, kami pulangkan setelah proses di shelter,” tambah Eri.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkot bersama DPRD sedang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Kos dan Kos-kosan. Salah satu poin pentingnya adalah larangan kos campur laki-laki dan perempuan di kawasan permukiman, demi menjaga keamanan dan moral warga sekitar.
“Kalau di permukiman tidak boleh kos campur. Anak-anak bisa meniru hal-hal yang tidak baik. Kos laki-laki ya harus laki-laki semua, begitu juga perempuan,” jelas Eri.
Eri juga menekankan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bertumpu pada Pemkot, tetapi membutuhkan peran masyarakat. Ia meminta warga lebih selektif menyewakan kamar kos dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.
“Kami minta warga ikut menjaga kampungnya. Kalau ada gelagat yang tidak wajar, segera laporkan,” tegasnya.
Selain pengawasan, Pemkot juga tengah mengevaluasi sentra UMKM dan wisata edukasi yang dulu digagas di kawasan eks Dolly. Beberapa lokasi dinilai semakin sepi sehingga perlu ada penyesuaian jenis dagangan dan konsep agar kembali diminati.
“Kalau tempatnya sepi, komoditasnya harus disesuaikan kebutuhan pasar,” kata Eri.
Untuk kegiatan wisata edukasi, Pemkot mendorong peran anak-anak muda melalui Karang Taruna dan komunitas lokal. Pada 2026, setiap wilayah direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp5 juta untuk menggerakkan program wisata edukasi berbasis masyarakat.
“Biar pemuda lokal yang mengelola. Dengan begitu mereka ikut memiliki dan menjaga kawasan ini,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
