KEDIRI, iNews.id - Aksi unjuk rasa terkait penolakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo juga terjadi di Kota Kediri. Puluhan mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di Kediri yang tergabung dalam BEM Kediri Raya menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Kediri.
Mereka membeber spanduk dan poster bernada protes dalam aksi yang berlangsung sekitar 90 menit. Selasa (21/4). Berkumpul di depan kantor lapangan kelurahan Tosaren Kota Kediri sekitar 500 demonstran melakukan longmarch ke kantor DPRD Kabuaptean Kediri yang berada di Jl. Soekarno - Hatta Katang, sekitar pukul 14.00. Di sana, mereka langsung melakukan orasi. Sebagian lainnya membentangkan spanduk dan poster bernada protes. Salah satu sepanduk yang dibawa berbunyi "Menolak Keras adanya Perpanjangan Masa Jabatan dan Penundaan Pemilu".
Dalam orasinya, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se Kediri Raya mengungkapkan, seperti halnya aksi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya, para demonstran menuntut agar Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan tidak bersedia memperpanjang masa jabatannya. Dalam kesempatan kemarin demonstran juga meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, BBM, gas elpiji, hingga pajak pertambahan nilai (PPN). “Harganya sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah,” kata Hendrik Valentino Korlap aksi.
Korlap aksi Hendrik valentino mengatakan bahwa, pihaknya sangat menolak keras adanya perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu yang menjadi wacana pemerintah saat ini. Selain itu pemerintah juga harus mengerti tentang kebutuhan masyarakat yang di ombang ambingkan dengan langkanya minyak goreng serta naik nya harga BBM yang katanya untuk masyarakat Menengah ke atas, buktinya dilapangan kalangan menengah keatas yang menikmati.
"Kami meminta agar pemerintah bisa mengerti tentang keluhan masyarakat seperti , minyak goreng , BBM serta Komuditas Lainnya yang mengalami kenaikan. Seperti halnya BBM yang mengalami kenaikan, walaupun yang naik Pertamax namun yang disuguhkan di pedesaan malah depo Pertamax, seharusnya pemerintah menyajikan Pertalite," ungkapnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
