Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Selain memperoleh pendidikan formal, para siswa juga diharapkan mendapatkan pembinaan keterampilan yang mampu meningkatkan daya saing mereka di masa depan.
Untuk menjamin akurasi data, proses pendataan melibatkan Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Jombang. Setelah seluruh tahapan asesmen dan verifikasi selesai dilakukan, hasilnya akan diajukan kepada Bupati Jombang untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) peserta didik.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menjelaskan bahwa kuota 270 siswa tersebut terbagi menjadi 90 peserta didik untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA. Dalam pelaksanaannya, setiap rombongan belajar akan berisi sekitar 30 siswa.
Agung menambahkan, mekanisme penerimaan siswa tahun ini menggunakan sistem multi entry dan multi exit sesuai petunjuk dari Kementerian Sosial. Artinya, peserta didik tidak harus berasal dari kelas awal pada setiap jenjang pendidikan.
“Kami memprioritaskan anak terlantar, anak yang tidak bersekolah, anak putus sekolah atau drop out, serta keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2. Bahkan, warga kurang mampu yang belum masuk DTSEN tetap bisa dijangkau melalui proses verifikasi,” jelasnya.
Melalui proses validasi yang dilakukan secara kolaboratif dan menyentuh langsung kondisi masyarakat, Pemkab Jombang optimistis Program Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi keluarga kurang mampu.
Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kompeten, berdaya saing, dan menjadi penggerak perubahan sosial ekonomi di Kabupaten Jombang.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
