Tontonan yang Tidak Pernah Kami Minta
Sepanjang akhir 2025, warga NU disuguhi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan mereka lihat seumur hidup: pengurus besar mereka saling memberhentikan di depan umum.
Surat pemberhentian Ketua Umum diteken jajaran Syuriyah. Dari arah sebaliknya, Sekretaris Jenderal balik diberhentikan. Dua kubu, dua klaim keabsahan, dua rombongan juru bicara yang sama-sama fasih mengutip Anggaran Dasar. Semuanya berlangsung terbuka — di layar televisi, di kanal YouTube, di grup WhatsApp ranting sampai ke pelosok yang sinyalnya harus dicari di halaman belakang.
Di kampung saya, ibu-ibu Muslimat yang biasanya berdebat soal jadwal khataman dan urunan konsumsi tiba-tiba berdebat soal kuorum rapat harian Syuriyah. Anak-anak muda Ansor yang mestinya belajar mengurus koperasi dan bank sampah malah belajar menghafal nama-nama hotel di Jakarta tempat rapat digelar. Itu bukan pendidikan berorganisasi. Itu penularan penyakit.
Saya tidak hendak menakar siapa benar dan siapa salah dalam perkara itu. Para kiai sepuh di Ploso, Lirboyo, dan Tebuireng sudah menempuh jalan islah, dan alhamdulillah muktamar ini akhirnya bisa digelar. Saya hanya mencatat satu hal yang sangat sederhana: tidak ada satu pun warga NU di kampung saya yang meminta pertunjukan itu. Tidak ada satu pun yang diajak bermusyawarah sebelum namanya ikut terseret.
Maka izinkan saya bertanya — sungguh bertanya, bukan menyudutkan — dan saya akan menjadi orang pertama yang mencabut pertanyaan ini bila jawabannya benar-benar ada.
Sebutkan satu kampus yang dibangun PBNU mandataris Muktamar Lampung. Satu saja. Sebutkan satu rumah sakit yang berdiri karenanya. Satu saja. Bukan yang diresmikan, bukan yang di-MoU-kan, bukan yang muncul dalam siaran pers lengkap dengan foto gunting pita, melainkan yang benar-benar berdiri: punya sertifikat tanah, punya dosen yang digaji, punya dokter jaga pada pukul dua dini hari ketika ada orang kampung datang mengantar istrinya yang hendak melahirkan.
Saya menanyakan ini bukan karena gemar berhitung, melainkan karena NU didirikan oleh orang-orang yang gemar mendirikan sesuatu. Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Wathan sebelum ikut mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim mendirikan Tebuireng. Kiai Bisri mendirikan Denanyar. Mereka membangun lebih dulu, baru berorganisasi — bukan berorganisasi lima tahun lalu kebingungan apa yang hendak dilaporkan.
Dan sejauh yang saya baca dalam sejarah, mereka tidak pernah menghabiskan waktu untuk memperdebatkan siapa yang berhak menandatangani surat.
Yang paling terasa di daerah sebetulnya bukan sengketa di pusat, melainkan cara pusat memperlakukan daerah.
Sepanjang masa khidmah ini, tidak sedikit pengurus wilayah dan cabang yang merasa didudukkan bukan sebagai saudara, melainkan sebagai bawahan yang sewaktu-waktu bisa diganti. Sejumlah ketua PWNU diberhentikan. Pencopotan pengurus di daerah menjadi berita yang berulang sampai warga berhenti terkejut. Kata “karetaker” dan frasa “pembekuan SK” berpindah tempat: dari istilah administratif di buku pedoman menjadi kalimat yang beredar di rapat-rapat dengan nada yang semua orang paham maksudnya.
Padahal NU bukan perseroan yang punya kantor pusat dan kantor cabang. NU adalah jaringan kekerabatan. Yang mengikat PCNU Situbondo dengan Gedung PBNU di Kramat Raya bukan struktur, melainkan sanad, silaturahmi, dan kepercayaan. Ketiganya tidak pernah bisa diterbitkan lewat surat keputusan — dan karena itu juga tidak pernah bisa dipulihkan lewat pembekuannya.
Sebuah cabang yang SK-nya dibekukan tetap akan menggelar tahlil malam Jumat. Yang hilang bukan kegiatannya. Yang hilang adalah rasa bahwa mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
