Seratus Juta Orang yang Tidak Punya Juru Bicara
Di balik semua perdebatan itu ada lebih dari seratus juta orang yang namanya selalu disebut dalam pidato dan hampir tak pernah hadir dalam keputusan.
Mereka petani yang menunggu hujan turun tepat waktu. Buruh yang menunggu upah cair sebelum tanggal sepuluh. Nelayan yang menunggu angin teduh. Guru madrasah yang digaji dari kotak amal dan tetap datang mengajar meski honornya telat tiga bulan. Pekerja serabutan yang tidak punya satu pun nama dalam struktur mana pun, tetapi memasang bendera NU di depan rumahnya setiap Hari Santri.
Mereka tidak pernah menuntut kampus. Tidak pernah menuntut rumah sakit. Mereka hanya ingin merasa diayomi — merasa bahwa di Jakarta ada orang yang ingat bahwa mereka ada.
Sepanjang lima tahun terakhir, energi organisasi habis untuk perselisihan sesama pengurus, untuk kalkulasi politik menjelang dan sesudah pemilu, untuk urusan dapur program Makan Bergizi Gratis, dan untuk membersihkan nama dari perkara hukum. Yang tersisa untuk mereka: doa di penutup sambutan, dan foto bersama saat musim kampanye.
Padahal seluruh susunan pengurus itu, dari Rais Aam sampai ranting, ada karena mereka. Bukan sebaliknya. Struktur adalah pelayan jamaah, bukan majikannya.
*Mestinya*
Mestinya NU rukun.
Mestinya NU bersaudara.
Mestinya NU saling mengasihi.
Mestinya NU saling menaungi.
Mestinya NU saling melindungi.
Itu bukan cita-cita muluk. Itu perilaku paling dasar orang bersaudara — hal yang di kampung kami diajarkan kepada anak-anak jauh sebelum mereka bisa membaca.
Dan di situlah letak ironi terbesarnya: kepengurusan ini paling fasih berbicara tentang perdamaian dunia, tentang dialog antaragama, tentang peradaban global — tetapi gagal mendamaikan lantai delapan Gedung PBNU dengan lantai di bawahnya.
*Karena Itu: GERBANG TOLL PBNU*
Saya, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, warga NU, kiai kampung, menyerukan:
*GERBANG TOLL PBNU*
*GERAKAN BARENG TOLAK LPJ PBNU*
Menolak LPJ bukan permusuhan. Menolak LPJ adalah menolak menandatangani keterangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan. Ia justru bentuk penghormatan tertinggi kepada Muktamar: pengakuan bahwa forum ini bukan tempat basa-basi, melainkan mahkamah tertinggi jam’iyah.
Di NU, menolak laporan pertanggungjawaban adalah hak konstitusional muktamirin. Ia tercantum dalam tata tertib, bukan dalam manifesto pemberontakan. Yang justru menyalahi adat adalah sebaliknya: mengetuk palu “diterima” karena sungkan, lalu pulang membawa luka yang sama ke muktamar berikutnya, dan berikutnya lagi.
Kepada para muktamirin dari Sabang sampai Merauke: kalian datang ke Tambakberas membawa mandat cabang dan wilayah, bukan membawa titipan siapa pun. Lima menit keberanian di ruang sidang lebih berharga daripada lima tahun keluhan di grup WhatsApp.
Kepada para pengurus yang pekan ini mengakhiri masa khidmah, saya ucapkan terima kasih atas setiap niat baik yang pernah ada dan setiap kerja yang benar-benar kerja. Semoga dicatat sebagai amal. Tetapi terima kasih bukan tanda tangan, dan sungkan bukan pertanggungjawaban.
Yang berakhir pekan ini hanyalah sebuah kepengurusan. NU tidak ikut berakhir. Dan tugas kita bersama, sebagai pemilik sah jam’iyah ini, adalah memastikan mandat berikutnya tidak diserahkan kembali kepada cara kerja yang sama.
Salam Amar Makruf Nahi Munkar.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
