SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Indonesia menguasai sekitar 66 persen produksi tambang nikel dunia pada 2025. Dominasi tersebut menghadapi tantangan kelebihan pasokan atau oversupply di pasar global.
Kondisi ini berpotensi menekan harga dan memengaruhi keberlanjutan industri nikel nasional. Berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG) yang dikutip ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Amirusholihin, pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025. Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut pada 2026 dengan surplus mencapai sekitar 261 ribu ton.
Situasi ini mendorong perlunya pengelolaan produksi yang lebih terukur, terutama karena kontribusi Indonesia terhadap produksi tambang nikel dunia diperkirakan meningkat menjadi 68 persen pada 2026.
Amirusholihin menilai, besarnya kontribusi Indonesia memberi ruang bagi pemerintah untuk ikut memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan global. Namun, dominasi produksi perlu diimbangi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional,” ujar Amirusholihin, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan volume produksi. Pengelolaan sumber daya perlu diarahkan agar setiap ton nikel yang ditambang memberikan manfaat ekonomi lebih besar, mulai dari peningkatan nilai ekspor hingga penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja.
Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 62 juta ton dan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025. Besarnya cadangan tersebut perlu dikelola secara terukur agar aktivitas produksi tidak memperbesar kelebihan pasokan ketika permintaan global belum mampu menyerap seluruh produk yang dihasilkan.
“Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia,” jelasnya.
Persoalan oversupply juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi pembangunan industri nikel baru, khususnya yang menghasilkan produk setengah jadi.
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya membuka opsi moratorium sementara terhadap pembangunan industri tersebut.
Kebijakan ini bukan berarti menghentikan seluruh aktivitas industri nikel, melainkan mempertimbangkan pembatasan kapasitas baru di tengah kelebihan pasokan global.
“Ini kan oversupply, makanya harganya agak turun,” ujar Bahlil dalam acara di Jakarta.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pengendalian pasokan dapat menjadi instrumen penting untuk memperbaiki keseimbangan industri nikel nasional. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai pemasok lebih dari 60 persen produksi nikel dunia perlu disertai konsistensi dalam menjalankan kebijakan produksi.
Yusuf mencontohkan, harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati 20.000 dolar AS per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250–260 juta ton. Namun, harga kemudian bergerak kembali ke kisaran 16.500 dolar AS per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi.
“Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting,” ujar Yusuf.
Menurutnya, pengendalian produksi berpotensi memperkuat penerimaan negara apabila mampu menjaga harga pada tingkat yang lebih sehat tanpa menekan volume produksi secara berlebihan. Yusuf mencatat penerimaan negara dari sektor nikel hingga 31 Agustus mencapai sekitar Rp21 triliun, atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, ekspor nikel dan produk turunannya pada semester pertama meningkat 69,3 persen menjadi 6,54 miliar dolar AS.
Di tengah dominasi produksi dan tantangan kelebihan pasokan, kedua ekonom menilai penguatan industri hilir menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang Indonesia.
Amirusholihin mendorong agar pengembangan industri tidak berhenti pada pembangunan smelter dan produk setengah jadi. Rantai pengolahan perlu diperluas menuju produk seperti stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda, hingga baterai.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
