Mobil Dinas Gubernur dan Wali Kota Lampung Terlambat Bayar Pajak, Contah Tak Baik, Ini Faktanya

Kendaraan dinas yang menjadi sorotan yakni kendaraan dinas milik Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung, kendaraan dinas Ketua DPRD Lampung dan kendaraan dinas milik Walikota Bandar Lampung.

Baca Juga

47 Mahasiswa Hasil Pertukaran Kampus Belajar di Untag Surabaya, Ini Daya Tariknya

Untuk kendaraan dinas Gubernur Lampung dengan merk Mercedes Benz tahun 2017 terlambat membayar pajak selama 1 bulan 1 hari, sedangkan kendaraan dinas milik Wakil Gubernur Lampung dengan merk Mercedes Benz tahun 2017 terlambat membayar pajak selama 1 bulan 4 hari.

Kemudian kendaraan dinas Ketua DPRD Lampung dengan merk Mitsubishi terlambat membayar pajak 4 tahun 5 bulan 18 hari, dan kendaraan dinas milik Wali Kota Bandar Lampung merk jeep terlambat membayar pajak 1 tahun 8 bulan 9 hari.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengaku tidak mengetahui jika kendaraan dinasnya menunggak pembayaran pajak, Wagub Lampung meyakini bahwa pajak kendaraan dinas sudah dianggarkan.

Baca Juga

KPK Respon Cepat Jalan Rusak Lampung, Muncul Potensi Korupsi, Siap Usut Penyimpangannya

Setelah menjadi sorotan di media sosial, pajak kendaraan dinas milik Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung langsung dibayarkan, pajak kendaraan dinas Gubernur Lampung sudah dibayarkan dengan jumlah pembayaran Rp8.170.250, sedangkan pajak kendaraan dinas Wakil Gubernur Lampung senilai Rp5.282.750.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh menjelaskan, keterlambatan pembayaran pajak tersebut merupakan sebuah kelalaian.

Pihaknya sudah melakukan konfirmasi dengan Biro Umum yang menyadari melakukan keterlambatan pembayaran dan meminta maaf atas kelalaian tersebut.

Baca Juga

Kumpulkan Warga Jatim di Lampung, Khofifah Sebut Semangat Majapahit untuk Jaga NKRI

“Kritikan yang disampaikan kepada Pemprov Lampung kali ini diharapkan dapat dijadikan sebagai langkah untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih tertib dan teliti dalam melakukan pembayaran pajak,” kata Achmad Saefulloh.

Editor : Arif Ardliyanto