Stunting Kota Surabaya Turun, Kemenkes RI Beri Pujian, Begini Respon Wali Kota

Akan tetapi, Wali Kota Eri juga menyatakan, bahwa pencegahan dan penanganan stunting di Surabaya bukan hanya dilakukan saat balita tersebut lahir. Namun, pencegahan dimulai ketika anak perempuan sudah memasuki siklus menstruasi.

Baca Juga

Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Hingga Masyarakat Wujudkan Generasi Sehat Indonesia

"Kita sudah punya aplikasi yang dia (anak perempuan) kita berikan zat besi di sekolah-sekolah. Jadi kita tahu, hari ini dia tidak minum, tidak masuk sekolah, maka kita kirim ke rumahnya sampai dia ke calon pengantin (catin)," paparnya.

Karena itu, sebelum menikah, Pemkot Surabaya mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti program Kelas Catin. Dimana dalam program ini, Catin akan diberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga. Pemahaman yang diberikan meliputi segala aspek, terutama dari segi kesehatan.

"Itu kita dampingi sampai dia menjadi calon pengantin yang bagus. Setelah dia menikah, kita juga dampingi lagi sampai mereka hamil dan melahirkan, sehingga (stunting) turunnya drastis," ungkapnya.

Baca Juga

Badan Gizi Nasional Gelar Sosialisasi MBG di Blitar, Targetkan 102 Dapur Gizi

Data prevalensi stunting di Kota Surabaya mencatat, hingga akhir tahun 2022 turun menjadi 4,8 persen dari sebelumnya di tahun 2021 yang mencapai 28,9 persen. Dimana pada akhir tahun 2022, kasus stunting di Surabaya tercatat ada 923 balita dan turun menjadi 712 balita hingga akhir bulan Mei 2023.

Menurut dia, keberhasilan Surabaya dalam menurunkan kasus stunting secara drastis, bukan karena kehebatan wali kotanya. Tetapi hal itu dikarenakan warga Surabaya yang betul-betul bisa mengubah mindset dalam mencintai kotanya. "Alhamdulillah hari ini (stunting) sudah turun menjadi 600, karena target kita turun menjadi nol, tapi yang bukan untuk penyakit bawaan seperti hidrosefalus karena butuh waktu lama," harapnya.

Ia juga menambahkan, bahwa tidak seluruhnya penanganan stunting di Kota Pahlawan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Surabaya. Tetapi penanganan dilakukan pentahelix, dengan cara gotong-royong melibatkan semua stakeholder hingga perguruan tinggi.

"Yang saya bangga betul, kami (Pemkot Surabaya) tidak semua menggunakan APBD, karena di tempat kami ada orang tua asuh stunting. Nah, keterlibatan masyarakat ini yang menjadi kunci penanganan stunting di Surabaya," imbuhnya.

Editor: Arif Ardliyanto