Eksekusi Lahan di Surabaya Bisa Buat Gaduh, DPRD Minta Ditangguhkan, Politik Memanas!

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Eksekusi lahan di Kota Surabaya membuat gaduh, warga Surabaya siap untuk melakukan perlawanan. DPRD Surabaya mencium adanya insiden yang tidak diinginkan, untuk itu wakil rakyat tersebut minta eksekusi ditangguhkan terlebih dulu. 

Permintaan ini muncul karena saat ini posisinya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Di tingkat warga takut terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, untuk itu DPRD memberikan saran untuk menunda hingga selesai Pemilu mendatang. 

"Demi menjaga stabilitas dan kondunsifitas kota Surabaya. Ingat ini tahun politik," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar, Arif Fathoni di Surabaya.

Toni sapaan Arif Fathoni menegaskan, dewan tidak bermaksud untuk melakukan intervensi independensi Yudikatif (PN) yang kerap mengeluarkan perintah eksekusi meski dengan kekuatan hukum tetap (inkrah).

“Namun, alangkah indahnya jika persolaan eksekusi lahan ditangguhkan dahulu sampai masa pemilu 2024 kelar,” tegas Arif Fathoni yang juga Ketua Golkar Surabaya ini.

Dirinya menerangkan, insiden miss komunikasi saat eksekusi lahan di Dukuh Pakis, Kamis (10/08/2023)  antara Kabagops Polrestabes Surabaya dengan Wawali Armuji yang berakhir dengan penuh keakraban dan persaudaraan jangan sampai terulang kembali di tahun-tahun politik sekarang ini.

Catatan kami, ungkap Toni, dalam dua bulan terakhir banyak sekali persoalan eksekusi lahan di Surabaya, mulai dari Sutorejo, Kertajaya, dan Dukuh Pakis kemarin ini jangan sampai terulang kembali paling tidak 5 bulan ke depan.

“Kami sangat menghormati kekuasaan peradilan artinya, independensi peradilan kita hormati. Tapi, kalau kami boleh berharap sebaiknya PN menangguhkan dulu upaya putusan-putusan eksekusi di tahun politik ini,” tegasnya.

Ia kembali menjelaskan, situasi politik sedang menghangat, artinya semua orang berkewajiban menjaga dan memelihara Surabaya dari gangguan keamanan dan  ketertiban masyarakat.

Sekali lagi, tambah Toni, diriny tidak meng intervensi independen pengadilan, tetapi eksekusi tentu berdampak pada disharmonisasi ditengah-tengah masyarakat.

“Jadi alangkah baiknya persoalan eksekusi lahan di tahun politik ini ditunda saja dulu hingga pemilu selesai,” pintanya. 

Editor : Arif Ardliyanto